Selasa, 23 Januari 2018

Kisruh Kawin Massal, Wawali Manado Jadi Korban

MANADO, (manadoterkini.com) —Persoalan kawin massal yang berbuntut laporan ke Polres Manado ditanggapi bijak Staf Ahli Pemkot Manado Donald Supit SH. Menurut mantan Kabag Hukum Manado ini, prinsipnya Wawali Manado Dr Harley Mangindaan membubuhkan tanda tangan menyusul Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan Manado saat itu Ventje Pontoh SH, berstatus Pelaksana Tugas (Plt). “Sehingga untuk pencatat nikah di kawin massal tersebut didorong ke atas yakni Walikota atau Wawali. Pada kesempatan tersebut Wawali Manado,” terang Supit.

Namun akan proses administrasi tentunya berdasarkan embrio dari tingkat atau tahapan dari Kelurahan, Kecamatan dan ke Dinas catatan Sipil baru sampai ke Wawali. “Ada proses, dari bawah hingga ke Kadis dan Wawali. Dan tentunya untuk mengelolah admistrasi tersebut berdasarkan embrio berkas kelurahan, kecamatan,” ungkap Supit.

Ditegaskannya, kalau pun ada yang disalahkan tentunya dari bawah karena keseluruhan tahapan dari tingkat bawah, tapi jelasnya sudah dipenuhi hingga Wawali bubuhi tandatangan seperti yang sedang dipersoalkan saat ini.

Namun menurut Supit, tidak menutup kemungkinan jika ada masalah justru dari pihak bersangkutan (nikah) yang memasukan data palsu dan diolah pihak pemerintah yakni kelurahan, kecamatan hingga di Discapilduk.

“Untuk itu hal ini perlu menjadi pengalaman untuk perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan kesan menjebak,” jelas Supit.

Dilain tempat, Kadiscapilduk Manado Hans Tinangon menyatakan, untuk persyaratan formal hingga sampai pada proses pencatatan nikah telah sesuai dengan ketentuan. Pertama pihak yang menyatakan akan melakukan proses pernikahan massal melalui program Pemkot Manado telah membuat pernyataan surat tidak pernah nikah diatas meterai 6 ribu. Demikian pula ada pernyataan dari pihak kelurahan yang menyatakan pasangan tersebut tidak pernah nikah.

“Jika pada suatu saat yang membuat pernyataan ternyata melanggar ketentuan seperti yang disampaikan dalam pernyataan tersebut, yang bersangkutan akan menghadapi proses hukum yang berlaku. Hal itu jelas tertera dalam pernyataan yang dibuat bersangkutan. Dan lagi seminggu sebelum proses pernikahan dilangsungkan ada pengumuman dari pihak gereja untuk mengantisipasi apakah ada komplin dari masyarakat dan pengumuman tersebut ikut diketahui oleh Plt Kadiscapilduk Manado,” ungkap Tinangon.

Tak ayal, Ketua Umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) Romy Fredy Rumengan pun angkat bicara. Rumengan berharap, harusnya diselidiki oknum yang nikah serta Plt Discapilduk Manado serta jajaran. Pasalnya, mereka yang buat adminstrasi termasuk pendeta yang nikahkan pasangan tersebut, mereka harus tahu apakah pasangan tersebut telah bercerai secara agama dan hukum. “Oknum pembuat surat harus diselidiki dan Ai (Wawali Manado) sebagai saksi serta Ai korban penipuan. Karena disatu sisi pemerintah sedang giat-giat mensosialisasikan ke daerah terkait dengan undang-undang terkait pernikahan, tapi yang terjadi seperti ini. Masakkan seorang Wakil Walikota harus turun melakukan pengecekkan ke rumah soal administrasi pernikahan, dimana bawahannya atau instansi terkait yang melekat tupoksinya,” sembur Rumengan sembari memberi masukkan agar pihak Kepolisian panggil Discapil serta bawahannya terkait dengan pengelolah administrasi itu.

Hal ini berkaitan dengan Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Dewa Made Palguna saat dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu mengatakan tidak menutup kemungkinan akan adanya pemanggilan kepada Wakil Walikota.

Untuk diketahui, kasus ini berawal dari laporan Jeane Rembet (60) warga Desa Lirung Lingkungan II Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Manado, Rabu (17/9) lalu.

Dalam laporannya, Jeane keberatan suaminya FM alias Felix, telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama ES alias Erni, di kantor Discapilduk Manado, pada 6 Februari 2012 silam.(*/ald)

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*