Minggu, 18 Agustus 2019

18 SKPD Manado Diminta Selesaikan Rekomendasi BPK

manado

Kepala Inspektorat Manado Andre Hosang

MANADO, (manadoterkini.com) – Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Kota Manado tahun 2013 menghasilkan 31 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Manado dengan menyusun rencana aksi. Dari laporan Inspektur Kota Manado, J. Andre Hosang, S.E, M.Si. tersebut terdapat 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewajiban menyelesaikan tindak lanjut dan rencana aksi.

“Dari 25 SKPD yang wajib menyelesaikan rekomendasi BPK tersebut, baru 28 persen atau 7 SKPD yang menyelesaikan, dan kami optimis melalui Larwasda dan Workshop ini jumlah tersebut akan meningkat. Sesuai arahan Pak Walikota dan menjadi target kami, 18 SKPD diingatkan agar menyelesaikan dan segera melaporkan upaya tindak lanjut rekomendasi BPK dalam waktu dekat, supaya menjelang akhir tahun anggaran 2014, kita tidak punya lagi rekomendasi yang tidak terselesaikan,”ujar Hosang.

Untuk itu, Pemkot Manado melalui Inspektorat melaksanakan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) dan Workshop Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Manado. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Kepala SKPD dan Para Asesor yang berasal dari Pejabat Eselon II dan III, Pejabat Pelaksana Tindak Lanjut, Asesor PMPRB, dan dihadiri oleh Bapak Agus Uji Huntara, M.E. dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dibuka secara resmi oleh Walikota Manado, Dr. G.S. Vicky Lumentut, melalui Wakil Walikota Manado, Dr. Harley Mangindaan.

Dalam kesempatan memberikan Laporan Kegiatan mengemukakan bahwa Larwasda dan Workshop digelar untuk meningkatkan kesadaran SKPD akan pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan bagi terwujudnya pemerintahan yang semakin bersih dan akuntabel. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pencapaian birokrasi di lingkungan Pemkot Manado, serta memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di lingkungan pemerintah kota Manado.

Tujuan ini jika terlaksana secara baik akan nantinya bersinergi mewujudkan Good and Clean Government yang kemudian bermuara pada kesejahteraan masyarakat sehingga menimbulkan Public Accpetance dan Public Support. Menariknya, mantan Kepala Bappeda Kota Manado ini ikut menyentil lambannya tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI terhadap LKPD Kota Manado tahun 2013. (ald)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*