Minggu, 18 Agustus 2019

Ratusan PPK dan PPS di Minsel Terancam Ditiadakan

minsel

Ketua KPUD Minsel

AMURANG, (manadoterkini.com)-Ratusan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terancam ditiadakan. Hal ini merupakan dampak dari penetapan Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPR RI.

Ketua KPUD Minsel DR Franley Pangemanan M.Si, saat dikonfirmasi manadoterkini.com, Selasa (30/9), menuturkan UU Pilkada secara jelas menyebut proses pilkada kini dilakukan lewat DPRD dan sudah tidak lagi secara langsung atau dipilih rakyat.”Ya, itukan sudah jelas PPK dan PPS sudah tidak lagi memiliki fungsi. Maka mereka terancam ditiadakan atau dengan sendirinya mereka akan dibubarkan,” katanya.

Pangemanan juga mengaku tidak bisa berbuat apa-apa soal itu. Ketentuan tersebut merupakan amanat UU yang mau tidak mau harus dipatuhi.”Mau bagaimana lagi, memang sudah begitu. Ini berlaku di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Dia sendiri ikut menyayangkan pengesahan UU Pilkada. Karena tidak sedikit implikasi buruk yang bakal terjadi dengan penerapan UU tersebut, salah satunya peningkatan angka pengangguran.”Kalau dikalkulasi, orang-orang yang menjadi anggota PPK maupun PPS mencapai jutaan di seluruh Indonesia. Dengan adanya penetapan aturan mengenai Pilkada di DPRD, otomatis jutaan orang itu akan kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.

Bahkan Pangemanan juga mengatakan kalau Dia sendiri ikut merasa terancam dengan UU tersebut. Meski menyatakan kesiapan untuk pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pesta demokrasi yang akan datang di Kabupaten Minsel, ia juga mengaku masih menunggu petunjuk resmi perihal regulasi tersebut.”Apapun keputusannya dan bagaimana metode pemilihan kedepan, kami sebagai penyelenggaran tetap siap menjalankan tugas,” tukasnya, seraya mengakui tugas KPUD akan berkurang ketika UU Pilkada yang baru sudah dijalankan.(dav)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*