Selasa, 15 Oktober 2019

Warga Minsel Tolak RUU Pilkada

AMURANG, (manadoterkini.com) – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat ini terus menjadi perbincangan menarik di berbagai kalangan, tak terkecuali warga Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Sejumlah elemen masyarakat di daerah ini pun angkat bicara soal RUU tersebut.”Kalau sampai ditetapkan sebagai undang-undang, itu artinya pemasungan terhadap hak demokrasi rakyat,” kata tokoh muda Minsel Tonny Lumenta SH.

Menurutnya, RUU Pilkada tidak ubahnya dengan perampasan hak rakyat oleh elit politik tertentu. Yang mana, RUU tersebut dinilai hanya memberi keuntungan bagi anggota DPRD, bukan rakyat.

“Selain itu, ketentuan dalam RUU ini juga berpeluang membuka lahan korupsi baru bagi para anggota DPRD. Sebagai penentu siapa yang akan terpilih sebagai gubernur, bupati dan walikota, mereka punya nilai tawar tinggi kepada eksekutif. Disinilah peluang korupsi anggaran daerah bisa terjadi, karena Gubernur, Bupati atau Walikota punya hutang budi kepada anggota dewan,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Anti Korupsi Garda Sulut Sonny Najoan SH. Menurut dia RUU dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Untuk apa undang-undang ini diberlakukan. Biar rakyat yang memilih karena yang punya kedaulatan adalah rakyat,” tandasnya.

Untuk itu, baik Lumenta dan Najoan, sepakat menyatakan penolakan mereka terhadap RUU tersebut. Mereka berharap DPR RI, dapat memahami kondisi di masyarakat untuk tidak mengesahkan menjadi undang-undang.(dav)

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*