Senin, 19 Agustus 2019

Kasus Diklat Pelayaran Sorong, Mengindaan Belum Menhub

Kapuskom Kemenhub: Hati-hati, Media Jangan Sembarangan Mengaitkan Nama EE Mangindaan

menhub, mangindaan

EE Mangindaan

MANADO, (manadoterkini.com) – Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (11/9) pekan lalu, efeknya sampai ke Sulut. Pasalnya, kementerian tersebut saat ini dipimpin salah satu putra terbaik Kawanua, EE Mangindaan.

Hanya saja, media-media massa memblow-up bahwa kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pelayaran di Sorong, Papua Barat, itu ada keterkaitan dengan Mangindaan. Sontak saja pihak Kemenhub langsung memberikan klarifikasi. Pasalnya, dugaan kasus tersebut terjadi sebelum Mangindaan menjabat Menteri Perhubungan.

“Hati-hati, media jangan sembarangan mengaitkan nama EE Mangindaan dengan kasus Balai Diklat Sorong. EE Mangindaan baru menjadi Menteri Perhubungan pada 18 Oktober 2011,” ujar Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Kemenhub, JA Barata, Senin (15/9).

Dijelaskannya, Mangindaan menjabat Menteri Perhubungan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sejak 18 Oktober 2011, sementara kasus tersebut terjadi tahun anggaran 2011. Mangindaan menempati pos Menhub setelah Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) melakukan reshuffle kabinet, dimana Mangindaan menggantikan posisi Fredy Numberi.

Sementara Mangindaan sebelumnya menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Sehingga kasus Balai Diklat Sorong tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan Mangindaan.

Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Diklat Pelayaran di Sorong, Papua, oleh Kemenhub tahun anggaran 2011 ini, KPK telah menetapkan mantan General Manager PT Hutama Karya saat itu, Budi Rahmat Kurniawan, sebagai tersangka. Budi yang kini duduk sebagai Direktur Pengembangan PT Hutama Karya itu diduga menyalahgunakan kewenangan.

Akibat perbuatan Budi dalam proyek di Kemenhub diduga telah dirugikan negara sebesar Rp24,2 miliar. Atas perbuatannya itu, Budi dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(ald)

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*