Kamis, 12 Desember 2019

Dinaikan Sepihak, Penumpang Angkutan Umum di Minsel Keluhkan Tarif

AMURANG, (manadoterkini.com)-Peraturan Bupati Minsel Nomor 16 Tahun 2013 tentang penyesuaian kembali tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dengan kendaraan umum di Minsel seperti hanya hiasan. Pasalnya dalam peraturan tersebut telah jelas tertera tarif-tarif yang harus dibayar penumpang kepada penyedia layanan angkutan. Namun ada trayek-trayek tertentu yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Seperti trayek Amurang-Tompaso Baru. Dalam Peraturan Bupati, penumpang diwajibkan membayar Rp14.600 namum, yang terjadi saat ini, penumpang membayar ongkos sebesar Rp20 ribu.”Penyedia layanan angkutan umum tidak mengindahkan Peraturan Bupati. Karena mereka menetapkann angkos angkutan sendiri. Seperti ongkos dari Amurang menuju Tompaso Baru, selisihnya di sekitar Rp 5 ribu,” ujar Steven warga Tompaso Baru.

Hal yang sama diungkapkan Bobby Takwin warga Motoling Barat. Menurutnya sopir-sopir angkot di daerahnya tidak pernah mendengarkan keluhan dari penumpang.”Sejak awal mereka menerapkan kebijakan sendiri, kami sudah sering kali menegur karena tidak sesuai peraturan yang dikeluarkan Bupati. Namun mereka hanya menjawab dengan enteng. Kalau tidak mau bayar seperti itu, silahkan naik angkutan lain,” jelasnya sambil mengutip perkataan dari salah seorang supir.

Mengacu dari hal tersebut, mereka mengharapkan pemerintah melalui instansi terkait dapat menertibkan perilaku nakal dari sejumlah oknum supir angkutan umum di Minsel. Karena apabila tidak ditertibkan, menurut mereka, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tersebut mubasir dan tidak perlu dikeluarkan.”Dalam peraturan tersebut sangat jelas ditulis. Bagi mereka yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, akan dicabut ijin usaha dan ijin trayeknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Takwin juga menjelaskan jika instansi terkait sudah lama mengetahui hal itu karena dirinya sudah pernah mengeluh kepada personil Dinas Perhubungan yang bertugas di terminal Amurang, namun keluhan tersebut seakan-akan tak dihiraukan karena sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya.”Instansi terkait seharusnya harus proaktif mengamankan Peraturan Bupati tersebut. karena dalam salah satu pasal, mengharuskan hal tersebut,” tandasnya.(dav)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*