Minggu, 8 Desember 2019

Terapkan Lelang Jabatan, Minsel Bakal Jadi Kabupaten/Kota Pertama di Sulut

Minsel

Kantor Pemkab Minsel

AMURANG, (manadoterkini.com) – Pengisian sejumlah jabatan di tingkat eselon II khususnya yang lowong atau masih dijabat oleh pelaksana tugas di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akan dilakukan dengan mekanisme seleksi atau trend disebut lelang jabatan. Jika hal itu benar-benar akan dilakukan Minsel merrupakan Kabupaten/Kota pertama di Sulawesi Utara (Sulut) yang akan menerapkannya.

Menurut Sekda Minsel Drs Danny Rindengan Msi, kepada manadoterkini.com, kebijakan tersebut mengacu pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana sudah mulai diberlakukan sejak Oktober ini.”Sejak pekan lalu, panitia seleksi sudah mulai bekerja yakni mencari tenaga yang akan mengisi enam jabatan lowong atau yang masih dijabat oleh pelaksana tugas. Kebijakan ini sebagai bentuk implementasi UU ASN dan Permen PAN/RB Nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan tinggi di instansi pemerintah,” ujar Rindengan.

Terpisah, salah satu panitia seleksi, Setly Kohdong SH, menambahkan, pihaknya sudah membuka pendaftaran bagi birokrat berstatus eselon II ataupun eselon III yang nantinya diseleksi untuk mengisi jabatan tersebut. “Pengumumannya ada di BKDD, dan pendaftaran sudah sejak jumat pekan lalu dengan waktu untuk pendaftaran selama 15 hari,” ujar Kohdong.

Dikatakan, mekanisme seleksi akan dilakukan terbuka termasuk bisa diawasi publik. “Siapa saja PNS yang memenuhi syarat boleh mendaftar. Nantikan mereka akan diseleksi, untuk dicari mana yang memenuhi syarat,” tukas Kohdong.

Kebijakan ini sendiri menjadikan Minsel sebagai Kabupaten pertama di Sulut yang menerapkannya. Selain itu, kebijakan ini menjadi ancaman tersendiri bagi para pejabat yang kini menduduki empat jabatan dengan status Plt, dan sebaliknya hal ini juga membuka peluang bagi mantan pejabat yang kini berstatus non job.”Mereka yang non job juga bisa ikut. Yang terpenting memenuhi syarat,” tandas Kohdong.

Bupati Minsel, Christiany Eugenia Paruntu SE sebelumnya mengatakan, Panitia seleksi yang diketuai oleh Sekdakab tersebut, berjumlah sembilan orang yang terdiri dari unsur pemkab empat orang, tiga dari kalangan akademisi dan dua berasal dari profesional.(dav)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*