Kamis, 12 Desember 2019

Pemerhati LH Ancam Demo Bongkar Muat Aspal Curah di PPI Mobongo

amurang

Bupati Minsel saat turun langsung di PPI Amurang, lalu

AMURANG, (manadoterkini.com)-Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) meminta agar Pemerintah tidak mengizinkan investasi yang mengacam pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Venty Sonny Nayoan SH pemerhati lingkungan hidup yang juga Wakil Ketua DPD Garda Tipikor Sulut, mengancam akan melakukan demo damai jika perusahaan yang beroperasi di Minsel termasuk PT Maesa Nugraha (MN) yang beroperasi di kawasan pelabuhan perikanan, berpotensi merusak lingkungan hidup.”Kami minta pemerintah mempertimbangkan lagi izin operasi bongkar muat aspal curah dikawasan PPI Amurang karena berpotensi terjadi pencemaran Lingkungan dan merusak biota laut, kalau ini diabaikan kami akan melakukan demo,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu, SE, melalui Kabag Humas dan Protokoler Tusrianto Rumengan, SSTP, MSi mengaku tetap menseriusi penanganan kerusakan Lingkungan Hidup, termasuk ancaman kerusakan lingkungan hidup biota laut, hutan mangrove dan Hutan Lindung dikawasan pelabuhan Perikanan Amurang yang dijadikan areal bongkar muat aspal curah oleh PT Maesa Nugraha.

Menurutnya masalah Lingkungan Hidup adalah persoalan masa depan anak-cucu, dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga, merawat dan melindungi lingkungan hidup termasuk biota laut dan hutan mangrove di Amurang. Persoalan Lingkungan Hidup adalah tanggungjawab bersama dari pemerintah dan masyarakat Minsel makanya tidak ada tawar menawar apabila ada investor yang melakukan aktivitas berpotensi merusak lingkungan hidup.”Ini masalah lingkungan hidup, jadi aktivitas bongkar aspal curah di PPI Amurang yang berpotensi merusak lingkungan hidup harus dihentikan,” tegasnya.

Ini berlaku bagi siapa saja yang merusak lingkungan hidup akan ditindak sesuai aturan yang berlaku, dalam hal undang-undang UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bupati perempuan pertama pilihan rakyat Minsel, menjelaskan masalah lingkungan adalah masalah yang harus diselesaikan secara terpadu. Oleh karena itu, pemerintah daerah siap menindaklanjuti Nota Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, KAPOLRI, KAJAGUNG RI Nomor: 11/MENLH/07/2011, Nomor B/20/VII/2011 dan Nomor Kep-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.”Jangan merusak lingkungan hidup, Karena sanksinya berat,” ujar Paruntu mengingatkan.

Selain itu ada juga surat Gubernur Sulut, Kajati Sulut dan POLDA Sulut yang telah membuat Nota Kesepahaman Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Daerah Sulawesi Utara sesuai dengan Nomor : 660.1/2853/Sekr-BLH dan Nomor : B/14/IX/2012 serta Nomor: B.385/R.I/ES/3/2012 yang ditanda tangani oleh Gubernur Drs SH Sarundayang, Kapolda Brigjen (Pol) Drs Dicky D. Atotoy dan Kajati Hindiyana, SH pada tanggal 27 September 2012 silam.(dav)

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*