Sabtu, 14 Desember 2019

Sisi Politis dan Administrasi Warnai Polemik Pimpinan DPRD Manado

MANADO, (manadoterkini.com) – Meski telah ada pengesahan oleh DPRD Manado, namun polemik SK definitif Ketua DPRD Manado, berlanjut di Pemprov Sulut. Pasalnya, Biro Pemerintahan dan Humas seakan masih mempolemikan SK Ketua Dewan dari Partai Demokrat dengan berbagai alasan.

Terkait hal itu, pengamat politik dan pemerintahan Taufiq Tumbelaka, angkat bicara soal polemik tersebut. Menurutnya, ada dua sudut pendang yakni sisi politis dan sisi administrasi telah mewarnai penentuan DPRD Kota Manado. “Sisi politisnya, bisa saja hal ini terjadi imbas ada gesekan antara Gubernur dan Walikota. Tetapi kalau dari sisi administrasi, saya melihat pasca mendapat WDP dari BPK RI, Pemprov kini lebih memperketat semua administrasi bahkan dalam hal keuangan demi mengejar WTP nanti,” terangnya.

Dikatakan, persoalan ini sebenarnya hanya masalah administrasi saja, dan ada baiknya dikonsultasikan antara Sekwan DPRD Manado dengan Biro Pemerintahan dan Humas Pemprov, agar yang jadi kendala saat ini secepatnya dapat diantisipasi. “Dampaknya bukan siapa yang Ketua dan Wakil Ketua DPRD, namun program-program Pemerintah Kota yang pro rakyat bisa terancam tidak terealisasi, dan ini yang paling berbahaya. Karena kalau masih saja terjadi tarik menarik atau adu kuat, maka masyarakat yang dirugikan,” ucapnya.

Mudah-mudahan hal seperti ini tak menimpa daerah lain di Sulut selain kota Manado. Pasalnya, ketika rakyat kota Manado di penghujung tahun 2014 ini sangat mengharapkan kucuran bantuan pemerintah melalui APBD-P. Apalagi dengan berlarut-larutnya penetapan pimpinan DPRD Manado akan mempengaruhi waktu penetapan APBD-P menjadi makin mepet dan yang menjadi korban adalah rakyat Manado.

Padahal, dalam APBD-P tersebut, terdapat program-program pemerintah Manado yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, dan bisa saja tidak bisa dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan sudah tidak memungkin lagi.

Karena itu, Tumbelaka menyatakan, seharusnya permasalahan ini segera diselesaikan dengan cepat, dan jangan ada saling persulit. “Pimpinan DPRD Manado harus segera dilantik, karena banyak agenda-agenda akan dibahas,”tandasnya. Ditegaskannya pula, bahwa SK dari DPP PD sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Diketahui Surat Keputusan (SK) Nomor 268/SK/DPP PD/X/2014 tertanggal 9 Oktober 2014 yang merekomendasikan Nortje Henny Van Bone sebagai Ketua Dekot, belum bisa diproses Pemprov dengan alasan ada juga SK no 185/SK/DPP PD/IX/2014 tertanggal 16 September 2014. Padahal, jika diteliti kembali, pada poin kedua dalam SK no 268 yang ditanda tangani ketua Harian DPP, dr Syariefuddin Hasan dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono, sudah sangat jelas menerangkan kalau SK no 185 dicabut.

Sebelum itu, Pemprov melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov, Dra Linda Wantania kepada wartawan mengatakan, masalah itu muncul ketika ada dua SK yang masuk dimana Pemprov kini masih menunggu penjelasan dari pihak DPP. Tak heran, awalnya Pemprov meminta SK asli Van Bone dan telah dipenuhi. Selanjutnya, Pemprov meminta penjelasan Walikota Manado terkait SK itu, juga telah dipenuhi dengan nomor surat 170/01/setdako/1591/2014 yang ditujukan kepada Gubernur Sulut. Akan tetapi, rupanya hal itu belum dirasa cukup juga, yang berujung kini kembali meminta surat penjelasan dari DPP Demokrat.(*/ald)

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*