Rabu, 11 Desember 2019

Kasalang : SK Bernomor 268 Itu Sudah Sah di Mata Hukum

Terkait Polemik SK DPP Partai Demokrat untuk Ketue DPRD Manado

MANADO, (manadoterkini.com) – Permasalahan dualisme SK disinyalir dijadikan sebuah “letupan” kecil yang berujung seakan menghambat proses pendefintifan Van Bone sebagai Ketua Dekot Manado. Bahkan, beberapa spekulasi muncul, bahwa ada yang mencoba mencari-cari cela dan berujung mencoreng kredibiltas Walikota Manado.”Sebenarnya, kalo dilihat dari proses yang terjadi saat ini, tidak ada dualisme dalam masalah ini. SK yang bernomor 268 itu sudah sah di mata hukum. Apalagi, dalam klausal kedua menerangkan mencabut SK yang bernomor 185 tersebut. Berarti, yang berlaku adalah SK yang baru bernomor 268. Jadi sekali lagi tidak ada dualisme kalau sudah dilakukan pencabutan terhadap SK yang pertama,” jelas pengamat Hukum dan Pemerintahan, Ronny Kasalang SH MH, ketika dimintai tanggapan wartawan.

Menurut PD 1 Universitas Pembangunan Indonesia (UNPI) ini, dari segi hukum, SK yang bernomor 185 itu sudah tidak berlaku. Kasalang mengatakan, sebenarnya persoalan ini ada pada tataran intern partai. Tapi kalau ditanya dari sudut lain, pengacara itu mengaku, apa yang dilakukan DPP sudah sesuai dengan aturan keorganisasian. “Jadi SK yang telah dicabut itu sudah tidak berlaku lagi, dan yang berlaku SK baru. Tinggal dari organisasi atau partai itu sendiri, apakah harus lewat rapat koordinasi pengurus partai atau tidak. Sebab, kendati ada yang menggugat, menurut saya, tidak akan kuat dan tidak bisa lagi. Karena yang keluarkan SK dari DPP bukan dari DPD. Jadi dimana sebenarnya letak dualisme SK itu?,” tandas pengacara itu sambil berlalu.

Diketahui Surat Keputusan (SK) Nomor 268/SK/DPP PD/X/2014 tertanggal 9 Oktober 2014 yang merekomendasikan Nortje Henny Van Bone sebagai Ketua Dekot, belum bisa diproses Pemprov dengan alasan ada juga SK no 185/SK/DPP PD/IX/2014 tertanggal 16 September 2014. Padahal, jika diteliti kembali, pada poin kedua dalam SK no 268 yang ditanda tangani Ketua Harian DPP, dr Syariefuddin Hasan dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono, sudah sangat jelas menerangkan kalau SK no 185 dicabut.

Sebelum itu, Pemprov melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov, Dra Linda Wantania kepada wartawan mengatakan, masalah itu muncul ketika ada dua SK yang masuk dimana Pemprov kini masih menunggu penjelasan dari pihak DPP. Tak heran, awalnya Pemprov meminta SK asli Van Bone dan telah dipenuhi. Selanjutnya, Pemprov meminta penjelasan Walikota Manado terkait SK itu, juga telah dipenuhi dengan nomor surat 170/01/setdako/1591/2014 yang ditujukan kepada Gubernur Sulut. Akan tetapi, rupanya hal itu belum dirasa cukup juga, yang berujung kini kembali meminta surat penjelasan dari DPP Demokrat.(*/ald)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*