Rabu, 18 September 2019

Potensi Rusak Lingkungan, Pemkab Mitra Diminta Pertimbangkan Izin PT SEJ

TOULUAAN, (manadoterkini.com) – Wakil Ketua DPD Garda Tipikor Sulawesi Utara (Sulut) Sonny Nayoan SH, meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mempertimbangkan penerbitan izin perusahaan tambang emas PT Sumber Energi Jaya (SEJ), yang nantinya akan beraktifitas wilayah perkebunan Desa Kalait Kecamatan Touluaan Selatan.

Menurutnya, apabila masih ada penolakan dari masyarakat berkaitan dengan investasi pertambangan, maka pemda harus mengambil langkah-langkah, untuk mencari solusi terhadap penolakan tersebut.”Pemda harus mengclearkan terhadap penolakan, karena hal ini bisa berpengaruh terhadap stabilitas keamanan,” tegas Nayoan.

Lanjutnya lagi, apabila ada pendapat dari masyarakat itu bisa mengganggu lingkungan itu juga harus dipertimbangkan.”Jangan-jangan memang kekhawatiran masyarakat itu betul,” tandasnya.

Bahkan Nayoan menegaskan, selama masyarakat belum memahami soal pertambangan diwilayahnya, Pemkab Mitra diminta jangan mengeluarkan ijin.”Ini akan menambah persoalan ditingkatan masyarakat,” katannya.

Senada dikatakan Aktifis Lingkungan Jackson Rorimpandey SH. Ia mengatakan, Pemkab Mitra dalam mengeluarkan izin jangan hanya berpikir soal nilai ekonomis saja.”Akan tetapi perlu juga mempertimbangkan faktor lain, terutama dampak sosial maupun dampak ekologi akibat dari aktifitas pertambangan tersebut,” katanya.

Lanjut Rorimpandey, mengatakan kalau hal ini harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, karena siapa saja yang merusak lingkungan hidup akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal undang-undang UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apalagi masalah lingkungan adalah masalah yang harus diselesaikan secara terpadu. Oleh karena itu, dirinya meminta Pemerintah setempat baik Pemkab Mitra harus menindaklanjuti Nota Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, KAPOLRI, KAJAGUNG RI Nomor: 11/MENLH/07/2011, Nomor B/20/VII/2011 dan Nomor Kep-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.”Sebab bagi yang melakukan pengerusakan lingkungan hidup, sangsinya berat,” tandasnya.

Selain itu ada juga surat Gubernur Sulut, Kajati Sulut dan POLDA Sulut yang telah membuat Nota Kesepahaman Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Daerah Sulawesi Utara sesuai dengan Nomor : 660.1/2853/Sekr-BLH dan Nomor : B/14/IX/2012 serta Nomor: B.385/R.I/ES/3/2012 yang ditanda tangani oleh Gubernur Drs SH Sarundayang, Kapolda Brigjen (Pol) Drs Dicky D. Atotoy dan Kajati Hindiyana, SH pada tanggal 27 September 2012 silam.”Saya dengar dari masyarakat kalau PT SEJ sudah melakukan penyerobotan di kawasan hutan lindung, jadi kami minta Pemerintah secepatnya bertindak untuk menghentikan aktivitas dari PT SEJ. Apalagi saya mendapat informasi kalau PT SEJ belum memiliki ijin dari Kemenhut,” jelasnya.(dav)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*