Rabu, 18 September 2019

Ranperda OPD Belum Bisa Ditetapkan, Konsultasi Balegda di Nilai Mubazir

AMURANG, (manadoterkini.com)-Rupanya, keberangkatan anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Minahasa Serlatan (Minsel) di Jakarta beberapa waktu lalu mubasir. Hal ini menyusul pernyataan pihak eksekutif terkait Ranperda OPD yang belum bisa ditetapkan karena masih harus menyesuaikan dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tonny Lumenta SH tokoh muda Minsel mengatakan, belum bisa ditetapkannya Ranperda OPD tersebut menunjukkan jika Balegda kurang berkoordinasi dengan eksekutif saat melakukan agenda konsultasi.”Harusnya, Balegda koordinasi dulu dengan eksekutif sebelum melakukan konsultasi ke luar daerah, apalagi pembahasan Ranperda bukan hanya kewenangan Balegda tetapi juga menjadi kewenangan eksekutif,” ujar Lumenta.

Menurutnya, kebijakan Balegda berkonsultasi ke luar daerah merupakan langkah blunder yang akhirnya memberi kesan mubazir bahkan menghambur-hamburkan uang rakyat.”Kalau sudah begini, siapa yang dirugikan. Saya rasa tidak mungkin Bagian Hukum Setdakab mengeluarkan statmen seperti itu tanpa alasan yang jelas,” tandasnya.

Meskipun begitu, salah satu personel Balegda DPRD Minsel, Welly Liwe justru menyebut jika bagian hukum Setdakab Minsel asal bunyi soal pernyataan mereka yang menyebutkan Ranperda OPD belum bisa ditetapkan karena harus menyesuaikan dengan UU 23/2014 tentang Pemda.”Memang benar sudah ada UU baru tentang Pemda, tetapi dengan keluarnya Perppu 2 tahun 2014, maka otomatis UU 32 tahun 2004 masih bisa dijadikan acuan,”tukas Liwe.

Sedangkan Ketua Balegda, Haryanto Suratinoyo membantah kalau perjalanan yang dilakukannya hanya menghabiskan anggaran.”Sudah pasti ada manfaat yang didapat dan pada ujungnya demi kesejahteraan masyarakat. Sebab perjalanan dinas juga dilakukan untuk memperkaya pengetahuan yang dapat diterapkan pada tugas-tugas sebagai legislator,” jelasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Minsel Lucky Tampi SH yang dimintai tanggapannya menjelaskan, belum bisa ditetapkannya Ranperda OPD karena harus menyesuaikan dengan UU 23/2014 sudah dijelaskan pihaknya ke Balegda.”Dan memang benar ada Perppu yang dikeluarkan, tetapi substansinya lebih kepada pasal yang mengatur soal Pilkada. Sedangkan pasal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah termasuk di dalamnya soal OPD tidak disebutkan dalam Perppu tersebut,” tandasnya.(dav)

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*