Senin, 16 September 2019

Oklen Waleleng Tolak Proses AKD DPRD Minahasa

Tondano

Oklen Waleleng

TONDANO, (manadoterkini.com) – Personil Fraksi Partai Golkar Oklen Waleleng, menolak proses penetapan Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Minahasa. Dimana kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori oleh PDI Perjuangan berhasil menguasai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Minahasa. Sehingga kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dimotori oleh Golkar dan Gerindra yang tidak mendapatkan satu pun pimpinan.

“Iya, Golkar tak mengakui hasil tersebut. Karena penetapan AKD oleh Ketua DPRD Minahasa, menyalahi aturan karena tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,”tuturnya.

Lanjutnya, produk hukum daerah ada 2 yakni penetapan dan penuntutan. “Yang dilanggar oleh Pimpinan DPRD yakni proses tahapan itu yang dilewati. Karena itu berikanlah kesempatan kepada Fraksi untuk memberikan pandangan umum Fraksi,” ucapnya sambil mengatakan kepada wartawan jangan lupa dicatat.

Ditambahkannya, pembentukan produk hukum daerah sangat diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan yang sistemik dan terkoordinasi. “Namun, pada kenyataanya proses penilihan AKD ini melanggar mekanisme yang ada,” ujarnya.

Waleleng kemudian menegaskan, penetapan AKD tersebut dinilainya hanya sepihak. Karena Ketua DPRD Minahasa, James Rawung, SH tidak mendengarkan usulan-usulan dari beberapa fraksi. “Ketua DPRD Minahasa terlalu otoriter tahapan itu dilewati oleh Ketua. Kemarin saat paripurna saat kami ingin bertanya ketua bersikap otoriter. Diberikan hak bertanya tapi tidak dijawab. Usulan fraksi yang seharusnya dibicarakan terlebih dahulu, tak diindahkan. Seharusnya pimpinan DPRD itu bersifat kolektif kolegial, bukannya mengambil keputusan sendiri,” urainya.

Ketika ditanya apa langkah selanjutnya pasca AKD terbentuk, Waleleng mengatakan pihaknya (Golkar) akan layangkan protes ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, dari hasil paripurna penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), KIH berhasil duduk sebagai pimpinan komisi beserta susunannya. Komisi I diketuai Dicky Masengi dari PDIP, Komisi II diketuai Denny Kalangi dari Demokrat dan Komisi III diketuai Rommy Leke dari PDIP. Begitu pula dengan Wakil Ketua dan Sekretaris, semuanya dari Kubu KIH.(chris)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*