Senin, 16 September 2019

Penanganan Kasus MaMi Pemprov Sulut di Nilai Lambat

PAMI Pertanyakan Kinerja Polda Sulut

Rommy Rumengan

Rommy Rumengan

SULUT, (manadoterkini.com)-Dugaan kasus Makan Minum (MaMi) pada Setdaprov Sulut berbanderol Rp 8,8 miliar lebih yang dilaporkan ke Polda Sulut ternyata tak satupun item penggunaannya untuk kebutuhan makan minum alias tidak sesuai peruntukannya.

Sebagaimana data yang diperoleh dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, rincian indikasi kerugian belanja MaMi senilai Rp 8.8 miliar itu, terdiri dari Rp 310.400.000 untuk belanja jasa kesenian, Rp 302.456. 000 untuk belanja sewa tenda, serta Rp 26.400.000 belanja sound system dan pengeluaran untuk bayar utang kegiatan tahun 2012 dan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan sebesar Rp 7.957.944.706. Parahnya lagi, anggaran MaMi digunakan untuk item pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait hal ini, sejumlah kalangan angkat bicara.”Ini sangat jelas dan sangat mencurigakan. Apalagi data ini falid atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Jadi tidak mungkin ini masalah administrasi melaikan tindak pidana korupsi,” ujar Ketua umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) Rommy Rumengan kepada manadoterkini.com.

Rumengan juga menambahkan Gubernur SHS harus lebih introspeksi diri lagi, arti dari slogannya membangun tanpa korupsi.” Jangan sampai slogan ini menjadi batu sandungan seperti beberapa tokoh Demokrat yang sekarang sedang dalam tahanan KPK. Satu tahun terakhir ini pemerintahan SHS sangat menentukan, Jangan sampai capaian di akhir kepemimpinan SHS kasus MaMi ini akan menjadi petaka buat beliau,” tandasnya.

Lanjut Dia meminta kepada pihak penyidik Polda Sulut agar segera menyelesaikan kasus tersebut.”Jika perlu Polda Sulut hadirkan SHS sebagai saksi, untuk menyelesaikan kasus tersebut, karena tidak menutup kemungkinan SHS mempunyai informasi yang positif untuk membuka kasus ini menjadi terang benderang,” tukasnya.

Apalagi dikatakan Rumengan, kasus Mami Ini sebetulnya bukan satu-satunya dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pemprov Sulut. Dimana banyak dugaan kasus korupsi seperti lahan kawilei yang seharusnya Gubernur SHS harus di hadirkan di persidangan atau dimintai keterangan oleh aparat yang berwenang apa sebab’ karena SK Tim ini semua harus di ketahui oleh Gubernur bahkan ada SK Tim yang notabene adalah Produk dari Gubernur jadi tidak mungkin Tim ini akan mengambil kebijakan atapun keputusan tanpa sepengetahuan Gubernur.”Namun harapan masyarakat tersebut belum bisa dikabulkan oleh aparat, ada apa, seharusnya diimplementasikan bukan hanya sekedar slogan untuk pencitraan,” katanya.

Hanya saja, Rumengan mengaku kecewa karena laporan tersebut tidak ditanggapi secara cepat oleh pihak Polda Sulut. Hal ini dinilainya dapat dijadikan alasan bagi KPK untuk mengambil alih kasus ini.”Sampai sekarang saya tidak melihat ada progres penanganan kasus ini oleh Polda Sulut. Sebaiknya KPK mengambil alih penanganan kasus ini,” tandasnya.(dav/tim

)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*