Senin, 16 September 2019

Pemda Boltim Bahas 4 Tahapan Kerangka Acuan AMDAL PT BPN

TUTUYAN, (manadoterkini.com) -Dengar pendapat dan memberikan masukan tambahan untuk kerangka acuan Analisa dampak Lingkungan (Amdal) yang dipaparkan pihak perusahaan PT Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Prima Nusa (BPN) kepada Pemerintah daerah (Pemda) Boltim melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sangat penting untuk menindak lanjuti empat tahapan seperti, pra konstruksi, konstruksi, operasi serta pasca operasi.

Dari pantauan manadoterkini.com, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Pryamos SH MH meminta para SKPD terkait dalam pembahasan pemaparan tersebut tidak keluar dari apa yang telah dipaparkan oleh pihak PT BPN yakni tentang Area Penggunaan Lain (APL).

“Jadi kita fokus membahas serta memberikan masukan terhadap dampak pertambangan yang nantinya dilakukan PT BPN,”terangnya, dalam rapat penyampaian kerangka acuan amdal PT BPN di kantor BLH Boltim, Senin (17/11).

Sementara itu Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Boltim, Ir Jamaludin mengungkapkan, dalam melaksanakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) APL dari PT BPN diatas luasan tanah kurang lebih 1200 hektar, dirinya menyepakati untuk dilakukan pengkajian dalam artian jika ada yang perlu ditambahkan ataupun dikurangi dampak yang penting ataupun tidak penting.

“Ada satu hal yakni, harus digambarkan sistem pengelolaan batu yang akan diproses nanti. Karena harus sesuai karakteristik dengan oksida atau sulfai. Dimana penentuan umur tambang dilihat dari dua proses yakni, jumlah dan kapasitas produksi yang dapat berpengaruh pada lama dampak terjadi,”ungkapnya.

Lain halnya dengan Asisten I Sekretariat daerah (Setda) Boltim, Amin Musa mengatakan, kiranya PT BPN dalam menandakan wilayah harus dipertajam lagi karena contoh, jika tertulis wilayah desa Kayumoyondi itu juga berdekatan dengan Desa Paret.

“Perusahaan dan konsultan perlu memperhatikan metode sosialisasi agar semua pihak bisa menerima apa yang disampaikan sehingga penerimanya bisa menjadi positif. Kayumoyondi kedepan nanti akan menjadi pusat pengembangan. Dimana juga amdal dari sebuah proyek ini akan menjadi penentu kebijakan dan bukan hanya sebagai pelengkap,”ingat Musa, sembari menambahkan memang pada pertemuan ini hanya untuk memberikan masukan sanggahan untuk bisa dilengkapi atau ditambah dalam kekuarangan berkas amdal nanti.

Adapun melalui Kapolsek Urban Kotabunan, Teddy Pontoh mengungkapkan, dalam proses perusahaan itu sebelumnya sudah menjadi satu mekanisme penting yakni, sosialisasi.

“Ini penting, karena warga harus mengetahui semua dan apa dampak akibat besar kecilnya dari pertambangan tersebut. Kemudian sosialisasi juga berhubungan erat dengan masalah keamanan ketertiban masyarakat. Sebab dari pengalaman yang ada walaupun sudah ada ijin lengkap belum tentu juga bisa berjalan tanpa harus disosialisasikan kepada warga,”pungkas Pontoh.

Hadir asisten I dan II, Kadis ESDM, Kadisnaker, Kadis Kesehatan, Kadis Kehutanan, Kaban Kesbangpol, Kaban BLH, Kaban Bapelitbang, Kantor Perizinan, Kapolsek Urban Kotabunan. (ojr)

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*