Selasa, 17 September 2019

Penetapan APBDP Molor Elemen Masyarakat Sindir DPRD Manado

manado

Calvin Castro

MANADO, (manadoterkini.com) – Molornya penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) sagat disayangkan sejumlah elemen masyarakat. Menurut Ketua Umum Aliansi Ormas dan LSM Anti Korupsi (ARMAK) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Calvin Castro, meski telah diketuk dan ditetapkan menjadi peraturan daerah barusan, namun molornya penetapan APBD-P tersebut dinilainya bentuk ketidak berpihakan kepada rakyat. “Molornya APBD-P bukti tidak berpihaknya eksekutif dan legislatif terhadap rakyat. Imbasnya pembangunan stagnan,”tutur Castro kepada manadoterkini.com, Sabtu (22/11) barusan.

Padahal, Walikota Manado GS Vicky Lumentut, telah mengawal sejak dari pembahasan KUA-PPAS APBDP tersebut. Ironisnya, DPRD Manado yang merupakan legitimasi rakyat di lembaga terhormat seakan tak peduli dengan waktu tahun anggaran yang semakin mepet. “Waktu untuk tahun anggaran 2014 tidak lama lagi. Ironisnya DPRD malah lebih mementingkan keluar daerah, dari pada menyelesaikan APBD-P. Kalau alasan tidak korum menjadi penyebab ditundanya rapat paripurna penetapan APBD-P kamis barusan itu artinya ada skenario politik. Meski fungsi bageting itu di Dewan tapi jangan abaikan kepentingan masyarakat,”sindir Castro.

Dilain pihak tokoh masyarakat Terry Umboh, juga menuturkan molornya penetapan APBD-P hendaknya menjadi pengalaman bagi anggota DPRD Manado. Pasalnya, baru memasuki periode yang baru. “Meski itu bagian dari dinamika Politik di DPRD Manado namun jangan abaikan kepentingan rakyat. Apalagi waktunya sudah semakin mepet,”sindirnya.

Terpisah, Kepala Bappeda Dr Peter KB Assa MT, menuturkan pihaknya telah bekerja maksimal dalam melakukan pembahasan APBD-P tahun 2014. “Pemkot Manado telah bekerja maksimal menyelesaikan APBD Perubahan tersebut. Bahkan kami bekerja hingga tak kenal waktu. Program pro-rakyat menjadi skala prioritas Walikota GS Vicky Lumentut. Makanya beliau (Walikota,red) mengawal langsung hingga pada pembahasan DPRD dengan SKPD,”terangnya.

Seperti diketahui Sabtu (22/11) sekitar Pukul 19.00 WITA, Ketua DPRD Manado telah mengetuk palu sidang menetapkan RAPBD Perubahan menjadi Peraturan Daerah. Dimana semua fraksi di gedung Tikala menerima untuk dijadikan peraturan daerah.(ald)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*