Senin, 16 September 2019

Pungli Rekomendasi Dana BOS Merajalela di Dikpora Minsel

Kepsek di Duga Dipatok 200 Sampai 300 Ribu

Minsel, Diknas

Kapala Dikpora Minsel Hendrik Lumapow

AMURANG, (manadoterkini.com) – Program Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE, untuk memberantas pungutan liar (Pungli) di jajaran Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) benar-benar tercoreng. Pasalnya, sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) mengeluhkan pungli dalam bentuk rekomendasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh oknum berinisial VL.

Menurut Kepsek SMP yang minta namanya jangan dipublikasikan mengungkapkan, untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dana BOS dari Dikpora Minsel, dikenakan biaya mulai dari Rp 200.000 sampai Rp 300.000. “Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan rekomendasi adalah dengan mamasukan laporan pertanggung jawaban (LPJ) triwulan sebelumnya, walau sudah ada LPJ, tetap harus menyetor,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh salah satu Kepsek SD yang juga meminta namanya tidak ditulis. Menurutnya, biaya rekomendasi memang bervariasi, tapi umumnya diatas Rp 200.000.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minsel Hendrie Lumapow SH MSi, ketika dikonfirmasi terlihat terkejut. “Saya minta teman-teman wartawan harus bisa membeberkan siapa Kepsek yang melapor dan siapa orang Dikpora Minsel yang melakukan pungli,” ujar Lumapow.

Lanjutnya, bagaimana dirinya akan mengambil tindakan tegas, bila oknum yang melakukan pungli tidak diketahuinya. ”Saya berharap teman-teman pers jangan hanya menebar isu. Semua harus jelas. Saya tidak segan-segan memberi sanksi tegas bila oknum tersebut saya ketahui. Bila perlu saya ganti,” tegas Lumapow.

Ditempat terpisah Ketua AGIS Sulut Arnold Poli mengungkapkan, bila benar ada indikasi pungli, mereka meminta Bupati Christiany Eugenia Paruntu segera melakukan identifikasi, kalau memang benar ada pemotongan dan ada perintah pejabat tertentu. Maka Bupati harus bertindak sesuai PP 53, tentang disiplin PNS. “Hukuman yang dijatuhkan bisa dilihat dari keselahan, mulai dari ringan sedang sampai dengan penonaktifan dalam jabatan atau bila perlu diproses secara hukum. Praktek ini sangat memalukan. Setahu saya sosok Bupati Minsel dalam setiap kesempatan selalu mewarning agar pejabat dan juga PNS di Minsel tidak melakukan pungli dalam bentuk apapun,” tandas Poli yang juga menjabat Sekretaris Kota Tomohon.(dav)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*