Selasa, 17 September 2019

Kejar Deadline APBD 2015, Pemkot-Dekot Paripurnakan Revisi RPJMD

manado

Paripurna DPRD Manado lalu

MANADO, (manadoterkini.com) – Mepetnya waktu pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Dewan Perwakilan Ranyat Daerah (DPRD) Kota Manado terus berkolaborasi. Apalagi, deadline yang diberikan sesuai aturan pemerintah, dimana APBD harus ditandatangani dan diketuk sebelum 31 Desember 2014. Mengawali pembahasan RAPBD 2015, Pemkot dan Dewan Kota (Dekot) secara marathon melakukan pembahasan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015. “Kami Pemerintah kota dan DPRD terus menggenjot pembahasan revisi RPJMD 2010-2015. Kalau revisi ini sudah kita lakukan, maka akan lanjut ke pembahasan Rancangan APBD 2015,”ujar Walikota Manado GS Vicky Lumentut, Jumat (28/11) kemarin.

Menurutnya, proses pembahasan telah dilaksanakan, sehingga perlu diberikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Kota Manado atas kerjassama kemitraan dengan pemerintah. “Saya menyampaikan apresiasi kepada teman-teman di dewan kota, yang telah bekerjasama dengan pemerintah demi kepentingan masyarakat Kota Manado,”kata GSVL, sapaan akrab Walikota.

Rencananya, tambah Walikota, revisi RPJMD 2015 yang telah selesai dibahas, akan diparipurnakan dalam rapat paripurna DPRD Manado, Sabtu (29/11) hari ini. “Besok (hari ini, red) revisi RPJMD akan segera diparipurnakan. Jika sudah ditandatangani, kita akan lanjut untuk membahas RAPBD 2015,”tandas GSVL.

Dirinya juga menuturkan, penetapan RAPBD 2015 harus tepat waktu pada 31 Desember 2014. Kalau melewati deadline yang diberikan, dan keterlambatan itu karena Pemkot yang belum memasukan rancangannya, maka Walikota dan Wakil Walikota terancam tidak menerima gaji selama 6 bulan. Begitu juga, jika keterlambatan itu karena DPRD yang lambat, sanksinya anggota DPRD Manado tidak boleh menerima selama 6 bulan. “Memang sanksinya sangat berat, Walikota dan Wakil tidak akan menerima gaji selama 6 bulan. Tetapi kalau sudah diajukan ke dewan kemudian terlambat, dewan tidak boleh menerima gaji selama 6 bulan,”pungkas GSVL. (ald)

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*