Kamis, 9 April 2020

PAMI : Penetapan Tersangka KDP, Oleh Polda Sulut di Duga Dipaksakan Oleh Oknum Tertentu

SULUT, (manadoterkini.com)-Penetapan status tersangka oleh pihak penyidik dari Polda Sulut terhadap Anggota DPRD Sulut dari Partai Golkar yakni Kristovorus Deky Palinggi (KDP) akibat ijasah S1 yang dipakai KDP saat mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Sulut beberapa waktu lalu, menurut Rumengan, proses penetapan KDP sebagai tersangka serta sangkaan yang dituduhkan terkesan dipaksakan.

” Kami minta kepada penyidik supaya tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam menetapkan orang lain menjadi tersangka,”kata Rumengan.

Rumengan juga mempertanyakan sangkaan yang dituduhkan penyidik bahwa diduga tersangka KDP telah melakukan Tindak Pidana, Pidana Pemalsuan (263 ayat 2 KHUP, red), Tanpa bisa memperlihatkan bukti pembanding terhadap laporan yang ditujukan kepada tersangka tersebut menurut dia, dalam menindak lanjuti kasus tersebut, penyidik seharusnya melihat seluruh aspek persoalan dan bukan menggunakan kaca mata kuda. Sehingga bisa diketahui akar persoalannya seperti apa.

” Jika benar katakanlah benar, jika salah katakanlah salah. Tetapi jangan mencari-cari kesalahan untuk menjerat orang lain masuk ke ranah hukum yang seyogianya tidak terlibat dalam perkara itu,”ujarnya.

Rumengan juga menjelaskan bahwa, seharusnya yang bertanggung jawab dalam hal ini, harusnya yayasan perkuliahan yang mengeluarkan ijasah tersebut yakni Yayasan STIE Swadaya Manado, bukan KDP, sebab ijasah tersebut dikeluarkan oleh Yayasan tersebut dan bukan KDP yang mengeluarkannya.

” Ijasah dikeluarkan tahun 2005 itu sebetulnya hanya bersifat surat keterangan karena ijasah 2003 hilang. Dan yang bertanggung jawab jika ada dugaan unsur pidananya adalah yang menerbitkan ijasah tersebut yaitu yayasan. Dan ini perlu digaris bawahi tidak ada yang namanya ijasah palsu. Hanya masalah administrasi tahun penerbitan saja, apalagi hal tersebut sudah diklarifikasi oleh pihak STIE Swadaya Manado,” tandasnya.

Dia menduga, penyidik Polda Sulut dinilai ada kepentingan dalam kasus itu sehingga terburu-buru menetapkan suami tercinta dari Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE ini sebagai tersangka.

” Saya menduga, jangan-jangan ada kepentingan Politik yang memakai penyidik dalam kasus itu, ini yang perlu didalami, apalagi kasus tersebut nyata-nyata kesalahan dari pihak sekolah yang mengeluarkan ijasah tersebut,” tegasnya.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Anti Korupsi Garda Sulut Sonny Nayoan SH. Nayoan juga mempertanyakan profesional petugas Polri dalam hal ini Polda Sulut, seharusnya, pihak Polda harus menyelesaikan sejumlah Kasus Korupsi yang terjadi di Sulut, seperti kasus dugaan korupsi MaMi Pemprov Sulut, Stadion Kawangkoan, pembebasan lahan Tol, Jembatan Soekarno, Kasus pulau Bangka, Korupsi di Despenda dan kasus-kasus lainnya, apalagi semua kasus tersebut sudah lama diperiksa oleh pihak Polda Sulut dan dari jumlah kasus tersebut masih banyak yang belum diselesaikan, apalagi semua kasus tersebut sudah diketahui masyarakat Sulut.

” Kami minta Polda Sulut tuntaskan sejumlah kasus korupsi yang ada di Sulut, jangan hanya kepentingan, lalu kasus tersebut seakan-akan hanya didiamkan oleh Polda Sulut,” pungkasnya.

Nayoan juga menduga ada unsur kesengajaan pihak Polda Sulut mengalihkan sejumlah kasus besar di Sulut, seakan-akan orang yang nyata-nyata tidak bersalah justru direkayasa oleh aparat hukum menjadi tersangka, salah satu contoh kasus yakni dugaan ijasah KDP,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolda Sulut Brigjen Pol Jimmy P Sinaga melalui Kabid Humas Polda Sulut AKBP Wilson Damanik, ketika dikonfirmasi, soal penetapan tersangka KDP, tidak menampiknya, dirinya mengaku untuk penanganan perkara, pihaknya sudah mempercayakan pada penyidik. Sambil menegaskan bahwa kasus ini, meskipun sudah ditetapkan tersangka, pihaknya masih akan mengusut tuntas kasus tersebut.

” Kita tunggu saja, pasti masalah ini akan segera kita tuntaskan,” ujarnya singkat kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu.(dav)

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*