Senin, 18 November 2019

33 Desa di Minsel Butuh Pelaksana Tugas Kumtua

Lakoy Desak Pemkab Lakukan Pengisian

AMURANG, (manadoterkini.com) – Kurang lebih ada 33 Desa di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) masa jabatan Hukum Tua (Kumtua) telah berakhir pada Januari.

Menyakapi ini, sejumlah elemen masyarakat Minsel, lebih khusus masyarakat di Desa bersangkutan, mendesak pihak eksekutif dalam hal ini Bupati segera menempatkan pelaksana tugas Kumtua.

Menurut Ketua LSM Perisai Persatuan Karel Lakoy, yang juga merupakan mantan anggota DPRD Minsel, yang saat itu tergabung dalam pansus ranperda pemilihan kumtua (Pilhut) mengungkapkan, sudah selayaknya Pemkab Minsel melakukan pengisian pelaksana tugas kumtua di 33 Desa yang ada di Minsel.

“Dengan belum direvisinya perda tentang pemilihan kumtua (Perda No 15 Tahun 2005 yang telah direvisi menjadi Perda 7 tahun 2007,red)secara otomatis perda yang ada masih dinyatakan berlaku. Untuk itu kami mendesak pihak eksekutif untuk segera memasukan renperda revisi, yang mengacuh pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014,” ujar Lakoy.

Lanjutnya, dalam penempatan pelaksana tugas, sebelum adanya revisi perda yang baru dimana pengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pihak eksekutif masih bisa menggunakan Perda Nomor 7 Tahun 2007 sebagai payung hukum untuk menempatkan pelaksana tugas kumtua di 33 Desa.

Ditempat terpisah kepala BPMPD Minsel Drs Benny Lumingkewas mengungkapkan, pihaknya akan secepatnya memasukan draf ranperda pemilihan kumtua dan juga ADD ke Dekab Minsel untuk dibahas dan diparipurnakan.(dav)

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*