Jum'at, 22 November 2019

Perangkat Desa dan Tomas di Minsel Berpeluang Plt Kumtua di 33 Desa

AMURANG,(manadoterkini.com)-Berita yang menggembirakan bagi para tokoh masyarakat (Tomas) yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), terlebih di 33 desa yang masa jabatan kumtuanya telah berakhir. Seperti diketahui, belum masuknya draf Ranperda pemilihan kumtua dan juga ADD di Dekab Minsel , membuat peluang bagi mereka untuk diangkat oleh bupati menjadi pejabat kumtua.

Menurut Kapala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Minsel Drs Benny Lumingkewas, dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011, tentang peraturan perundang-undangan, Perda merupakan sumber hukum dalam tata urutan perundang-undangan ( TAP MPR , UU Dasar 45, UU, Perpu, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten Kota red).” Perda nomor 7 tahun 2007, tentang Pilhut merupakan produk hukum sepanjang masih berkalu dan belum dicabut,” ujar Lumingkewas.

Ditambahkannya, bila Perda nomor 7 tahun 2007 belum dicabut, maka perangkat desa dan tokoh masyarakat masih berpeluang Plt kumtua. ” Seperti diketahui, Pemkab Minsel melalui BPMPD, telah mengajukan draf Ranperda Pilhut ke bagian hukum untuk kemudian diteruskan ke DPRD Minsel, untuk dibahas dan diparipurnakan. Apa yang dilakukan ini merupakan amanat dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tengang desa,” ungkap Lumingkewas.

Ditambahkannya, bila Ranperda sudah disetujui oleh Dekab Minsel dengan sendirinya Perda Nomor 7 Tahun 2011 tidak berlaku lagi. ” Bila sudah begini, maka untuk jabatan pejabat kumtua, diwajibkan PNS yang diangkat lewat SK Bupati,” tegas Lumingkewas. Menanggapi ini, Ketua LSM Perisai Persatuan Karel Lakoy mendesak para camat segera memasukan usulan 3 nama yang akan diangkat menjadi pejabat kumtua di 33 desa di Minsel.(dav)

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*