Terkait relokasi korban bencana alam, bahas 4 opsi usulan bangunan rumah
MANADO, (manadoterkini.com) – Perjuangan Walikota Manado GS Vicky Lumentut, untuk bantuan bencana banjir dan tanah longsor di Pusat, akhirnya ditindaklanjuti Pemprov Sulut. Dimana salah satu syarat direalisasikannya bantuan pemerintah pusat untuk korban bencana banjir bandang Manado adalah lahan harus segera dihibahkan kepada pemerintah kota.
Walikota GS Vicky Lumentut, usai melakukan follow-up terkait bantuan bencana dengan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Deputi RR BNPB) Ir Harmensyah, langsung menginstruksikan Sekretaris Kota MHF Sendoh agar melakukan pertemuan dengan Pemprov Sulut terkait pematangan lahan/tanah untuk pembangunan rumah warga korban bencana banjir bandan 2014 silam.
“Bappeda Provinsi telah meminta data dan itu telah kita sampaikan,”ujar Sendoh.
Terkait bantuan pemerintah pusat tersebut Sekda juga telah melakukan pertemuan dengan Direktur Tanggap Darurat pada Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Drs Junjungan Tambunan ME akhir pekan lalu.
Tak ayal, untuk membahas relokasi korban bencana alam tersebut, maka Walikota GSVL mengutus Sendoh menghadiri rapat di ruang WOC di Kantor Gubernur Sulut, dimana beberapa poin yang dibahwa antara lain mengenai rencana pengembangan kawasan pendidikan di Pandu, lokasi korban bencana banjir dan pembahasan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) karena pertemuan ini juga dihadiri pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Sulut.
Lebih khusus untuk Manado, soal 4 opsi usulan pembangunan rumah bagi korban banjir di Manado 15 Januari 2014. “Ada 2 model rumah susun sewa semua pemaparan dalam rencana pembangunan rumah korban banjir, begitu juga model rumah kopel,” ungkap Sendoh.
Lebih lanjut kata dia, sementara untuk rencana lokasi pembangunan rumah korban banjir ada tanah Pemprov Sulut yang akan dihibahkan ke Pemkot Manado di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Darat atau di Desa Kalasey Minahasa.
Sementara untuk lokasi tanah yang disiapkan Pemkot Manado di kelurahan Dendengan Dalam dan Dendengan Luar Kecamatan Tikala.
Sendoh menginformasikan, lokasi lahan di Pandu terdapat investasi dari Manado baik berupa jalan, bangunan dan juga tanaman (ladang) di Norokonda. “Selain itu nantinya sekitar 2 hektar di lokasi tersebut akan dibangun fasilitas umum seperti gedung sekolah dan penunjang lainnya,” pesannya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado Maximilian Tatahede yang mendampingi Sendoh menyatakan korban banjir akan dicocokan dengan data yang dimiliki oleh BPBD Sulut juga BNPB.
Kepala Bappeda Sulut Ir Roy Roring MSi menjelaskan, untuk Manado sendiri rapat ini terpusat terkait lokasi relokasi lahan korban bencana banjir. “Khusus relokasi bencana siap diukur baik Wori dan Pandu dan harus direncanakan secara keseluruhan. Untuk Wori tidak ada masalah dan untuk Pandu siap diukur,” ujarnya.
Rapat itu sendiri ikut dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Sulut Monser Hutagaol. Dan kelanjutan rapat pembahasan relokasi bencana akan dilangsungkan Rabu (4/2) besok bersama dengan BPBD Sulut.
Seperti diketahui, sejak bencana banjir bandang melanda Manado 15 Januari 2014 lalu, Walikota GSVL terus melakukan pertemuan dan lobi dengan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Keuangan di Jakarta. Meski mengalami kendala karena pergantian kepemimpinan Nasional, akhirnya pemerintah pusat setuju bantuan bencana Manado dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 ini.
Terkait lahan, Pemkot Manado sudah menyampaikan ke Pemprov Sulut supaya dihibahkan, karena itu menjadi syarat penting bantuan pusat dikucurkan. “Untuk itu kami harapkan hibah lahan relokasi untuk keluarga korban bencana agar dipastikan pengadaannya oleh Pemprov Sulut, karena itu menjadi syarat pengucuran dana dari pusat. Pemerintah kota yang akan melakukan relokasi, tapi pemprov yang harus menghibahkan lahan,” terang Walikota GSVL.
Walikota kemudian meyakinkan bahwa lokasi ini aman dan nyaman guna kesejahteraan warga masyarakat nantinya. “Lahan relokasi korban bencana yang akan dihibahkan Pemprov Sulut ini, juga menjadi perhatian jajaran Pemkot Manado. Jadi perlu diperhatikan dan dilihat, faktor keamanan dan kenyamanannya nanti agar warga benar-benar tenang bisa hidup normal kembali tanpa dihantui musibah banjir bandang dan tanah longsor lagi,” ujar pemimpin yang pantang menyerah terus memperjuangkan bantuan bencana itu ke pemerintah pusat agar secepatnya disalurkan.(*/ald)
