Minggu, 29 Maret 2020

Akhir Maret Deadline Pemasukan LHKPN DPRD Tomohon ke KPK

TOMOHON, (manadoterkini.com) – Anggota DPRD Kota Tomohon, saat ini sedang fokus mengisi lembar formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Pasalnya, batas pemasukan LHKPN ke KPK telah di deadline akhir Maret mendatang.

“Paling lambat akhir 31 maret pemasukan LHKPN,” kata Kepala Inspektorat Kota Tomohon Ir. DJoike S. Karow, Msi kepada manadoterkini.com diruang kerjanya ,

Menurut Djoike kalau nantinya ada yang belum memasukan LHKPN ini sesuai batas waktu yang ditentukan Inspektorat tidak punya kewenangan menerapkan sanksi.

“Peran kami hanya sebatas menyampaikan dan menuntun saja. Pasalnya, LHKPN adalah menyangkut personal pejabat negara bersangkutan,”katanya.

Terpisah Sekretaris Dewan DPRD Kota Tomohon O.D.S Mandagi saat ditanya soal pemasukan LHKPN ini mengatakan sedang dalam proses melangkapi oleh anggota DPRD.

“Iya saat ini seluruh anggota dewan sedang melengkapi berkas kelengkapan dokumen LHKPN ini. Selain anggota dewan yang wajib memasukan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) diantaranya Walikota, Sekretaris Kota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),”ungkapnya.

Mekanismenya pejabat yang bersangkutan mengisi LHKPN kemudian dikirim ke KPK setelah itu KPK akan mengembalikan dalam bentuk Nilai Harta Kekayaan (NHK) pada pejabat bersangkutan.(efd)

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*