Sabtu, 28 Maret 2020

Liputan Khusus Program APEKSI di Istana Bogor “Bahas Kondisi Daerah”

Presiden Jokowi Bantu Walikota GSVL Bangun Manado

GSVL Moderator Pertemuan 94 Walikota Depan Presiden dan Wapres

BAK gaung bersambut, gagasan Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang membawahi seluruh wali kota di tanah air ini, akhirnya diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyusul Kota Manado salah satu daerah di Indonesia yang dililit sejumlah kendala dalam pembangunan daerah pasca dirundung bencana bencana banjir bandang dan tanah longsor 15 Januari 2014 silam.

apeksi apeksi

Buktinya, pagi ini (Jumat 20/2) GSVL, sapaan akrab Wali Kota Manado dipercayakan menjadi moderator dalam diskusi melibatkan 94 dari 98 wali kota yang hadir untuk menyampaikan hal-hal penting kepada presiden terkait daerahnya masing-masing.

“Kemarin (Kamis 19/2) saya selaku ketua APEKSI sudah menyampaikan kepada Kemendagri hal-hal yang akan jadi pokok pembahasan dalam dialog nanti. Ini kesempatan para wali kota menyampaikan kondisi daerah masing-masing kepada pak presiden,’’ kata GSVL kepada sejumlah wartawan di Bandara Samratulangi, kemarin sesaat sebelum bertolak ke Jakarta kemudian lanjut ke Bogor. “Pertemuannya di Bogor (istana Negara).’’ Tambah tokoh populis ini. (***)

 

Kembali Perjuangkan Bantuan Bencana, GSVL juga Curhat Kendala Pembebasan Lahan

GENDA Asosiasi Pemerintah Kota Se Indonesia (APEKSI) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana Bogor, Jumat (20/2) siang tadi benar-benar menjadi moment penting dimanfaatkan Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut.

Bertindak sebagai moderator pada dialog 94 Wali Kota se Indonesia di depan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, GSVL, sapaal akrab Wali Kota yang juga Ketua Umum APEKSI ini tak membuang waktu menyampaikan sejumlah kendala-kendala dalam proses pembangunan Kota Manado untuk lebe bae lagi.“Ada dua hal saya sampaikan kepada Pak Presiden. Pertama terkait APEKSI dan kedua soal pembangunan Kota Manado,’’ kata GSVL.

apeksi jakarta

Apa saja itu? Terkait Kota Manado, pertama lagi-lagi soal bantuan bencana banjir bandang dan tanah longsor 2014 lalu dari pemerintah pusat yang hingga kini belum terealisasi. “Baik itu masalah pemukiman penduduk relokasim, infrastruktur rusak. Jalan-jalan misalnya serta pengerukan sungai yang sudah dangkal. Itu pertama,’’ jelas GSVL.

Kedua soal pembangunan di Kota Manado, yakni soal pengadaan tanah. Pasalnya, selama ini Pemkot Manado terkendala dalam membangun karena terkait pembebasan lahan yang selalu bermasalah. “Selama ini kita ada keraguan, ketakutan atas kepastian hukum status tanah. Nah, ini sangat menghambat pemkot untuk membangun. Nah, ini kami pertanyakan kepada pak Presiden bagaimana suapya proses tanah itu tidak mengganggu pembangunan dan bermasalah hokum,’’ ujar suami tercinta Julyeta Paula Lumentut-Runtuwene ini. (***)

Perjuangkan Dunia Perhotelan dan Nasib Naker Buntut Kebijakan Larangan PNS Rapat di Hotel

KEBIJAKAN Menteri Pemberayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang melarang PNS menggelar rapat di hotel ternyata bisa berdampak buruk bagi perputaran perekonomian di Kota Manado, terlebih dari sisi pengangguran.

manado

Walikota GSVL duduk paling kanan di deretan para menteri.(ist)

Walikota Manado, GS Vicky Lumentut mengaku telah melakukan evaluasi pasca kebijakan itu turun. “Di Manado sudah ada hotel yang melakukan pengurangan tenaga kerja (Naker) karena menurunnya kunjungan. Sementara Manado salah satu dari 5 kota ditetapkan sebagai kota tujuan naik. Nah, kalo tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu, kita mau melaksanakan dimana,’’ kata GSVL, sapaan Wali Kota yang juga ketua APEKSI saat menggelar dialog dengan Presiden bersama 94 wali kota se Indonesia di istana Bogor, akhir pecan kemarin.

Dampak lain, petani-petani, khususnya buah-buahan dan sayuran di sekitar Manado yang selama ini menyuplai ke hotel akan kehilangan tempat menjual. “Ini bisa jadi akan terjadi pengangguran baru.’’ Ujarnya seraya menjelaskan, maksud tidak dibenarkan PNS menggelar rapat di hotel itu menurut Presiden Joko Widodo adalah terkait pertanggungjawaban kegiatan. Misalnya, kegiatan 2 hari tapi dalam pertanggungjawaban dibikin 5 hari. Begitu juga peserta rapat, hanya 100 orang dibuat 500 orang. “Ini kan terjadi pembengkakan anggaran. Ini yang tidak bisa menurut Pak Presiden. Mudah-mudahan dengan pertimbangan saya ini akan turun kebijakan baru. Jadi kita masih ada ruang sehingga kekuatiran saya hotel di Manado gulung tikar tidak terjadi. Sebab yang harus kita lihat tenaga kerjanya jangan sampai menimbulkan pengangguran,’’ pungkas GSVL. (***)

Presiden Minta Pertumbunhan Ekonomi Dirangsang, GSVL Siap Bikin Terobosan

bogor

Usai dialog dengan Presiden Ketua APEKSI GS Vicky Lumentut diwawancarai media nasional.

BANYAK ‘ole-ole’ diperoleh Walikota Manado GS Vicky Lumentut yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesi (APEKSI) saat memimpin dialog 94 Wali Kota se Indonesia dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di istana Bogor, akhir pecan lalu.

Salah satunya permintaan Presiden untuk menjadikan kota berinovasi, termasuk Kota Manado. “Pak Presiden minta agar rangsang daerah kita menjadi kota berinovasi agar mampu berkompetisi dengan kota-kota lain,’’ kata GSVL, sapaan akrab Wali Kota kepada wartawan usai menghadiri Musrenbang di Kecamatan Sario, Senin (23/2) kemarin.

Bogor

Presiden Jokowi didampingi Wapres RI dan para Menti foto bersama Walikota se-indonesia.(ist)

Kota Berinovasi misalnya menurut GSVL, Manado harus mencari ciri khas kota kemudian dipasarkan sehingga pertumbuhan ekonomi juga ikut teransang dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor. “Jadi pelayanan satu atapnya dalam memberikan izin-izin harus ditingkatkan,’’ jelas GSVL.

Yang menjadi kendala, di Manado dalam memberikan izin belum begitu lancar karena masih ditangani instansi bentuk badan. “Jadi sifatnya masih koordinasi,’’ katanya.

GSVL memberikan contoh, dalam mengurus izin IMB misalnya, masih diurus ke Dinas Tata Kota. Begitu juga soal Amdal dan Amdal Lalin, masih harus dikirm ke Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan. “Jadi diusulkan semua izin-izin di eksekusi di kantor pelayanan satu atap. Tapi yang terjadi kan, Pelayanan Satu Atap itu harus mengirim izin-izin itu ke instansi-instasi tadi. Jadi saya bilang ke Pak Presiden, nanti kita akan rumuskan bagaimana caranya,’’ tandas GSVL. (lipsus)

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*