Jum'at, 23 Agustus 2019

Kejati Sulut Nyatakan Lahan BP2IP Minsel Tidak Ada Masalah

amurang

Inilah lahan BP2IP Minsel

AMURANG, (manadoterkini.com) – Polemik lahan yang dibangun Balai Pendidikan Pelatihan dan Ilmu Pelayaran (BP2IP) akhirnya terjawab sudah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat klarifikasi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara Nomor B-25/R.1/Fd.1/02/2015 tertanggal 25 Februari.

Dimana dalam surat tersebut menerangkan bahwa, untuk lahan tersebut tidak ada masalah. Karena dari hasil penyelidikan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan Kabag Hukum Pemkab Minsel Cairul Johanis SH kepada manadoterkini.com.

Menurut Johanis, surat tersebut ditujukan kepada Pemkab Minsel, dalam hal ini Sekdakab Minsel yang menegaskan, sesuai hasil pemeriksaan klarifikasi tidak ada cukup bukti yang menyatakan kalau lahan tersebut bermasalah.

“Memang lahan tersebut diperiksa Kejati akibat dilporkan oleh Jansje Talumepa dan telah diterbitkannya surat perintah penyelidikan kepada kejaksaan tinggi Sulut dengan Nomor : Print -481/R.1/Fd.1/05/2003 tertanggal 23 Mei 2013,” ujar Johanis.

Dia menjelaskan, setelah melakukan proses pengadaan lahan tanah untuk pembangunan BP2IP yang letaknya di Desa Tawaang, Moinit Kecamatan Tenga, Pemkab Minsel melalui Sekdakab Minsel Nomor 369/sekr/II/2015. Bagian Hukum Pemkab Minsel tertanggal 17 Februari 2015 menyatakan klarifikasi bahwa, terhadap kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Diklat Ilmu Pelayaran di Bidang Transportasi Laut Kabupaten Minsel tahun anggaran 2012/2013 a.n pelapor Jansje Talumepa telah ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat perintah penyelidikan Kejati Sulut nomor : print-481/R.1/Fd.1/05/2013 tertanggal 23 Mei 2013 dengan hasil penyelidikan menyebutkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Diklat Ilmu Pelayaran di Bidang Transportasi Laut Kabupaten Minsel TA 2012/2013 tidak bermasalah atau tidak ditemukan permulaan bukti cukup telah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE melalui Asisten II Pemkab Minsel Ir Farry Liwe MSi didampinggi Kabag Humas Pemkab Minsel Frangky Mamangkey SIP menjelaskan, dengan diterimanya suray klarifikasi yang dikeluarkan oleh Kejati Sulut tertanggal 25 Februari, itu sudah jelas tidak ada masalah apalagi pembayaran lahan sudah sesuai.

Lanjut Liwe, sejak awal Pemkab Minsel telah melakukan pembayaran sesuai dengan aturan yang ada, termasuk pembayaran langsung kepada warga yang mengantongi sertifikat dan surat kepemilikan lahan.

“Kita memang harus estra hati-hati, justru itu saat Pemkab akan membeli lahan, kita pertama kali minta bukti sertifikat tanah sebagai tanda bahwa lahan itu memang benar-benar milik mereka, setelah itu kami cari tahu lagi dengan cara mempelajarinya, setelah prosesnya selesai Pemkab Minsel langsung melakukan pembayaran, akan tetapi, karena ada yang keberatan dan melapor, kita selaku Pemkab Minsel harus melalui proses hukum dan kebenarannya sudah ada,” jelasnya.

Liwe meminta agar BPN Sulut segera memproses permohonan sertifikat lahan tersebut untuk dihibahkan ke Kementerian Perhubungan RI, nantinya, lanjutan pekerjaan pembangunan fasilitas persekolahannya, akan rampungkan pada tahun 2015 ini, karena peralatan dan simulator sudah siap dan akan dirampungkan pada 2016 mendatang sekaligus penerimaan siswa baru.

“Ini merupakan kebanggaan warga Minsel. Karena dengan adanya sekolah ini, putra-putri Minsel mendapat kesempatan untuk bisa beesekolah pelayaran di daerah sendiri. Ini juga merupakan lobi Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE di Kementerian Perhubungan. Apalagi Bupati sangat peduli sekali dengan pendidikan,” tandasnya.(dav)

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*