Kamis, 17 Oktober 2019

Sekda Konsultasi Ijin Pengelolaan Pesisir ke Direktorat Jendral Bangda

Sendoh : Ternyata Ijin Pembangunan Daerah Pesisir Kewenangan Pemprov

sekda manadoMANADO, (manadoterkini.com) – Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa ijin pengolahan pesisir sudah menjadi kewenangan Provinsi. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Kota Manado Heafrey Sendoh, usai melakukan konsultasi dengan Direktur Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Edi Sugiharto SE. MSI di Direktorat Jendral BANGDA di Daerah Kalibata Jakarta.

“Berdasarkan UU 23 tahun 2014 ada pasal yang berbunyi untuk ijin pengolahan pesisir sudah menjadi kewenangan provinsi,” ujar Sekda.

Sendoh menambahkan dalam konsultasi tersebut pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, harus terkoordinasi dengan baik pemerintah tentang kewenangan ijin pengolahan pesisir. “Memang menurut UU untuk ijin pesisir adalah kewenangan provinsi tapi untuk pengelolaannya ada di Kabupaten/Kota,” tambahnya.

didampingi As 2Sementara Direktur Edi Sugiharto SE.MSI mengatakan, penerbitan ijin perlu dilakukan pengkajian dengan benar agar tidak ada complain dikemudian hari. “Semua penerbitan ijin pesisir harus berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota, sehingga para investor akan merasa aman,” ungkap Edi.

Konsultasi tersebut, Sekda Heafrey Sendoh turut didampingi Assisten II Setda Kota Manado, Drs H Rum Usulu, Kabag Hukum, Paul Sualang mewakili dari Dinas Tata Kota Kota Manado, Mewakili Kadis Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulut, dan Dinas PU melalui Kabid Tataruang Provinsi.(ald)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*