Selasa, 22 Oktober 2019

SHS Laporkan Kesiapan Pilkada Serentak di Sulut

manado

Gubenur SH Sarundajang mengikuti rapat koordinasi pilkada serentak tahun 2015

SULUT, (manadoterkini.com) – Gubernur SH Sarundajang melaporkan beberapa hal tentang kesiapan Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi Pilkada serentak 2015. Dimana telah dianggarkan dana sebesar Rp.105.000.000.000., ( seratus lima milyar rupiah) yang terbagi dalam hibah terhadap KPU Sulut sebesar Rp 75 Milyar, hibah kepada Bawaslu Sulut Rp 15 Milyar dan hibah kepada Kepolisian Daerah sebesar Rp 15 Milyar.

“Jika terdapat kekuarangan dalam penganggaran tersebut akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2015,”ujar Sarundajang saat mengikuti rapat koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 9 Desember Tahun 2015, Senin (4/5) di Balai Kartini Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Selanjutnya Sarundajang melaporkan bahwa terdapat 8 Daerah di Sulawesi Utara yang akan melakukan Pilakada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 yaitu Provinsi Sulawesi Utara yang masa jabatan Gubernur akan berakhir pada tanggal 20 September 2015, Bupati Bolmong Timur masa jabatan akan berakhir pada tanggal 4 Oktober 2015, Walikota Manado, Bupati Minahasa Utara, Bupati Minahasa Selatan, Bupati Bolmong Selatan akan berakhir pada Desember 2015, sedangkan Walikota Tomohon dan Walikota Bitung akan berakhir pada Januari 2016.

Kegiatan yang digagas Kementerian Dalam Negeri RI tersebut dihadiri para Gubernur, Bupati/Walikota serta Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia.

Dalam rakor tersebut Mendagri menekankan bahwa Daerah harus siap dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, termasuk kesiapan daerah untuk pendanaan. Karena berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa dalam Pasal 166 yang mengisyaratkan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan. “Hal ini berarti bahwa bagi daerah-daerah yang belum menganggarkan dana pilkada dalam APBD 2015, maka daerah tersebut harus segera menganggarkannya dalam APBD Perubahan 2015,”tegas Mendagri.

Hadir mendampingi Gubernur Sarundajang dalam rakor tersebut yaitu Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan Drs John Palandung, Karo Pemerintahan dan Humas Prov Sulut DR Jemmy Kumendong MSi dan Kabag Protokol Pemprov Sulut Drs Jackson Ruaw MSi.(alfa)

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*