Jum'at, 18 Oktober 2019

Pemkab Minsel Nyatakan Lahan BP2IP dan Renovasi Kantor Bupati Minsel Tidak Ada Masalah

Terkait Laporan di Kejagung dan Mabes Polri

kantor bupati minsel

Kantor Bupati Minsel

AMURANG, (manadoterkini.com) – Pemkab Minsel, menegaskan lahan yang dibangun Balai Pendidikan Pelatihan dan Ilmu Pelayaran (BP2IP) dan renovasi kantor bupati tidak ada masalah. Sebagaimana yang dilaporkan LSM Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (MJKS) Stenly Towoliu dan LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Pejuang Sulut Tommy Sumelung pada Kamis (21/5) kemarin, di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Mabes Polri.

Manurut Kabag Hukum Pemkab Minsel Brando Tampemawa SH MH, apa yang dilaporkan oleh kedua LSM tersebut sudah tidah mendasar. Pasalnya untuk lahan BP2IP yang ada di Desa Tawaang Kecamatan Tenga sudah pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut dan tidak ada masalah. “Memang BP2IP sudah pernah diperiksa oleh Kejati Sulut, dan itu tidak ada masalah, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat klarifikasi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara Nomor B-25/R.1/Fd.1/02/2015 tertanggal 25 Februari. Dimana dalam surat tersebut menerangkan bahwa, untuk lahan tersebut tidak ada masalah. Karena dari hasil penyelidikan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya tindak pidana korupsi,” ujar Tampemawa kepada manadoterkini.com Jumat (22/5) siang tadi.

Senada dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Minsel Ir Joutje Tuerah ST MT, dikatakan oleh Tuerah bahwa, untuk pembangunan renovasi kantor bupati Minsel tidak ada masalah, karena dari hasil pemeriksaan dari BPK sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 tidak masalah. “Buktinya dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK dari tahun ke tahun tidak ada ditemukan kerugian negara, berarti pembangunan renovasi kantor bupati yang di kerjakan sejak tahun 2011 hingga 2014 lalu tidak ada masalah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE melalui Kabag Humas Pemkab Minsel Frangky Mamangkey S.Sos menambahkan, dengan diterimanya surat klarifikasi yang dikeluarkan oleh Kejati Sulut tertanggal 25 Februari 2015 lalu, itu sudah jelas tidak ada masalah apalagi pembayaran lahan sudah sesuai.

Lanjut Mamangkey, sejak awal Pemkab Minsel telah melakukan pembayaran sesuai dengan aturan yang ada, termasuk pembayaran langsung kepada warga yang mengantongi sertifikat dan surat kepemilikan lahan. “Kita memang harus estra hati-hati, justru itu saat Pemkab akan membeli lahan, kita pertama kali minta bukti sertifikat tanah sebagai tanda bahwa lahan itu memang benar-benar milik mereka, setelah itu kami cari tahu lagi dengan cara mempelajarinya, setelah prosesnya selesai Pemkab Minsel langsung melakukan pembayaran, akan tetapi, karena ada yang keberatan dan melapor, kita selaku Pemkab Minsel harus melalui proses hukum dan kebenarannya sudah ada,” jelasnya.

Begitu juga untuk renovasi kantor bupati, itu tidak ada masalah, hal ini dikarenakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK setiap tahunnya, tidak ada kerugian keuangam negara. “Jadi itukan sudah jelas, BP2IP dan renovasi kantor bupati tidak ada masalah,” tandasnya.(dav)

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*