Minggu, 29 Maret 2020

Bupati Minsel Serahkan SPPT, DHKP dan PBB-P2 Kepada 17 Camat

minselAMURANG, (manadoterkini.com)-Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE yang diwakili Sekdakab Minsel Drs Danny Rindengan MSi menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Minsel tahun 2015 kepada 17 Camat/ perwakilan kecamatan se Kabupaten Minsel di Aula Waleta Kantor Bupati Minsel pada Jumat (22/5) siang tadi.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan berita acara penyerahan SPPT dan DHKP PBB–P2 antara Kepala DPKPAD, Camat dan PT Sulut Cabang Amurang yang disaksikan Sekdakab Minsel.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (DPKPAD) Minsel mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu agenda dalam pengelolaan PBB-P2 yang merujuk UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) yang selama ini menjadi pajak pusat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah dan menjadi pajak kabupaten/kota.

“Pengelolaan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Minsel telah dilakukan sejak tahun 2014, sejak ditetapkannya Perda Nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka tahun ini merupakan tahun kedua mengelola PBB-P2,” kata Kaawoan dihadapan para camat dan Hukum tua/Lurah se-Minsel.

Sementara itu, Sekdakab Minsel Drs Danny Rindengan MSi menjelaskan, penyerahan SPPT PBB-P2 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pengalihan PBB–P2, dengan dasar pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2013. Olehnya itu, dengan persiapan yang baik dan matang, pelaksanaan pengalihan PBB-P2 di daerah ini diharapkan berjalan dengan baik.

Menurut Rindengan, indikator dari keberhasilan ini tentu saja terletak pada kemampuan kita untuk mendorong dan memastikan besaran potensi PBB-P2 menjadi realisasi yang akan semakin meningkatkan PAD untuk Kabupaten Minsel.

“Memang kita akui masalah pajak maupun retribusi seakan menjadi beban, tetapi bagi yang mengetahui manfaatnya tentu akan tumbuh kesadarannya membayar pajak dan retribusi karena hasil pajak dan retribusi semua kan kembali untuk masyarakat melalui pembangunan yang sudah dirasakan didaerah ini,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan dan menghimbau kepada para Camat, Hukum tua dan Lurah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dan retribusi untuk melaksanakan kewajibannya tepat waktu, sehingga pendayagunaan dan pengelolaan pajak dan retribusi dapat digunakan pada tujuan dan sasaran yang tepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(dav)

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*