Senin, 14 Oktober 2019

Ratusan Objek Pajak Belum Terdaftar, Namun Naik 8 Persen

AMURANG, (manadoterkini.com) – Sejak mekar dari Minahasa induk, ternyata ratusan objek pajak di Minahasa Selatan belum masuk penetapan pajak. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (DPKPAD) Minsel Denny Kaawoan SE Msi melalui Kabid Perimbangan DPKPAD Rudy Tambuwun SE kepada manadoterkini.com.

Tambuwun menjelaskan, setelah melakukan pendataan terhadap objek pajak di wilayah Amurang Raya yang meliputi Kecamatan Amurang Barat, Amurang dan Amurang Timur, ada sekitar 975 objek pajak yang belum masuk daftar penetapan pajak. Sehingga dengan terdatanya objek pajak tersebut, maka jumlah objek pajak di Tahun 2015 meningkat dari 87.975 menjadi 88.950 atau naik 8 persen.

“Kenaikan jumlah objek pajak, telah dibarengi dengan meningkatnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD,red) melalui sektor PBB, yakni untuk Tahun 2014 hanya sebesar Rp 2.050.245.999 dan untuk Tahun 2015 meningkat menjadi Rp 2.215.073.271. Dengan adanya kenaikan terhadap PAD, diyakini pembangunan di Kabupaten Minsel, akan terus meningkat,” ujar Tambuwun.

Bupati Minsel, Christiany Eugenia Paruntu SE melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minsel Drs Danny Rindengan Msi, mengajak semua wajib pajak baik yang ada di Desa maupun di Perkotaan, untuk memelihara budaya taat bayar pajak tepat waktu, sebab pajak yang dibayar digunakan untuk membangun sarana dan prasarana demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pajak dari kita untuk kita. Oleh sebab itu saya berharap dengan diserahkannya SPPT, DHKP, STTS PBB-P2 beberapa waktu lalu, dapat dibarengi dengan kesadaran warga wajib pajak untuk segera membayar pajak, sehingga pembangunan di Minsel berjalan lancar dan bisa di nikmati oleh kita semua masyarakat yang ada di Minsel,” ujarnya.

Rindengan juga menginstruksikan kepada seluruh kepala wilayah baik Camat, Lurah dan Hukumtua, untuk mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh, agar dapat menguasai dengan benar dasar aturan dan mekanisme pelaksanaan teknis di Lapangan, sehingga penerimaan PBB dapat terlaksana secara optimal dan sesuai bingkai-bingkai aturan, serta lebih proaktif dalam mendorong dan menciptakan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

“Pajak pada hakekatnya merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat sebagai alat pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.(dav)

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*