Rabu, 20 November 2019

Terkait Penertiban Atribut KORPRI, Aggreani : Masih Tetap yang Lama

manado

jabatan tangan Sekda dengan Ketua Korpri pusat

SULUT, (manadoterkini.com) – Ketua Umum Korpri Nasional DR. Diah Aggreani, SH MM, menyampaikan hingga kini belum belum ada penetapan terkait atribut Korpri. ”Lambang Korpri masih tetap yang lama dan seragam belum ada perubahan karena nanti akan ditentukan oleh Munas korpri dan kita belum munas belum ada penentuan terkait lambang korpri yang baru dan juga seragam tidak akan berubah meskipun menjadi Korps Aparatur Sipil Negara,”tegas Aggreani dalam kegiatan tatap muka dengan Dewan pengurus korpri Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Ruang Mapaluse Kantor Gubernur Rabu (3/6).

Dalam sesi diskusi Sekda Kota Manado menyentil soal ruang gerak PNS terkait UU ASN yang membatasi PNS dalam menghadapi pilkada ketika mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah Maupun Wakil kepala daerah. ”Terkait UU ASN yang membatasi gerak PNS dalam menghadapi pilkada ketika mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah Maupun Wakil kepala daerah, kiranya ketua-ketua korpri provinsi dapat membuat rekomendasi atau pernyataan yang didalamnya terlampir tanda tangan ketua-ketua korpri tingkat kabupaten maupun kota terkait ketika seorang pns mencalonkan diri manjadi kepala daerah atau wakil hanya cuti bukan pension,”urainya.

Hal itu dimaksud agar tidak ada diskriminasi kepada PNS yang akan maju dalam pilkada. “Saya berharap ini dibahas secara formal. Karena menurut informasi dari ketua umum sudah ada sebelas provinsi juga yang setuju terkait usulan ketika PNS akan maju dalam pilkada hanya cuti sebagai PNS,” ujar Sekda.

Respon positif ditunjukan oleh Ketua Umum Korpri Nasional menanggapi UU ASN yang membatasi gerak PNS ketika mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah Maupun Wakil kepala daerah. Ketua umum mengatakan sangat setuju tentang usulan Sekda, karena sudah ada sebelas provinsi juga yang mengusulkan hal serupa. “Saya setuju dengan usulan Sekda. Sebelum munas kita akan awali dengan raker dan kita akan memberikan saran terkait seorang PNS ketika mencalonkan diri menjadi kepala daerah maupun wakil tidak mundur menjadi PNS dan karena sudah ada sebelas provinsi yang setuju jika seorang PNS mencalonkan diri menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah tidak akan pensiun. Tapi hanya cuti dan minggu depan kita juga akan membahasnya,”ungkapnya.(alfa)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*