Jum'at, 15 November 2019

Kementerian Kelautan dan Perikanan Diminta Cabut Transhipmen Kapal Nelayan Sulut

Di Gorontalo

Wagub Sulut Djouhari Kansil

SULUT, (manadoterkini.com) – Pemerintah pusat segera mencabut transhipment yang diberlakukan pada kapal-kapal nelayan Sulut. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd dihadapan peserta Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia yang digelar KPK-RI bekerjasama dengan Kementerian KKP di Hotel Maqna Gorontalo.

Kegiatan yang dibuka Wakil Ketua KPK-RI Zulkarnaen tersebut, Wagub menyampaikan paparan Empat fokus area kerangka aksi Pemprov Sulut terkait dengan gerakan nasional tersebut.

“Akibat dari kebijakan pemerintah pusat tersebut sedikitnya seribu nelayan sulut sekarang ini sudah tidak melaut lagi, alias menjadi pengangguran. hal ini jika tidak diseriusi oleh pemerintah pusat, maka akan berdampag negatif terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah. Karena itu lewat kegiatan ini, Wagub berharap Kementerian KKP segera mencabut trnashipment tersebut, karena hanya merugikan nelayan Sulut,” tegas Kansil.

Kansil mengatakan, penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban para pihak, serta pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Sesuai targt Sulut telah melaksanakan penyediaan informasi yang dibutuhkan dengan hasil tersedianya data dan terlaksananya analisis data serta pemetaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K)yang teridiri dari 13 dataset yaitu 2 dataset dasar dan 11 dataset tematik, ini menghasilkan tersedianya dokumen teknis (RZWP-3-K), yang akan diproses selanjutnya sesuai tahapan menjadi Perda.(alfa)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*