MANADO, (manadoterkini.com) – Berdasarkan UU 17 th 2011 tentang BIN, menjelaskan wewenang BIN seperti, penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran intelijen. Dengan peran seperti itu bisa saja intelijen digunakan untuk memantau aktivitas lawan politik atau kepentingan partai besutan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Itu kekhawatiran kami yang paling ekstrim. Kami khawatir BIN disalahgunakan menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan dalam akhir tahun ini. BIN jangan sampai menjadi alat politik,” ujar Ayub dalam keterangan tertulis yang diterima manadoterkini.com.
“BIN memiliki peran sangat strategis bagi negara. Rasanya riskan kalau dikelola oleh orang-orang partisan,” tutur Ayub.
Dia menilai sudah cukup penyalahgunaan BIN dalam mengumpulan jaringan intelijen selama ini. Pasalnya, sudah banyak peristiwa buruk terjadi di Indonesia karena kegagalan BIN mengumpulkan informasi. “Masih banyak putra bangsa yang mampu memimpin BIN secara jernih dan independen,” ujarnya.
Ayub menilai, langkah keliru ini sebaiknya dihentikan oleh Presiden setelah sebelumnya juga mengangkat partisan menjadi Jaksa Agung. “Langkah-langkah seperti ini akan membuat optimisme masyarakat terhadap pemerintah justru semakin menurun,” ujarnya.
Dia menilai penunjukan Sutiyoso juga menciderai semangat penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Sutiyoso dinilai terindikasi terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran HAM masa lalu. “Kami ragu terhadap komitmen pemerintah saat ini dalam penuntasan kasus HAM masa lalu,” ujarnya.
Ayub berharap agar DPR memberikan catatan khusus kali ini terhadap penunjukkan Sutiyoso sebagai kepala BIN. DPR jangan lagi meloloskan lagi orang-orang yang tidak relevan untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan Jokowi.
“Sudah cukup DPR melakukan kekeliruan dalam mengambil keputusan selama ini. Sudah saatnya DPR melihat secara jernih dengan pertimbangan yang matang,” tegas Ayub.
Sebelumnya, Jokowi telah resmi menunjuk Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Sutiyoso akan menggantikan tugas yang selama ini diemban Letnan Jenderal (Purn) Marciano Norman sejak 19 Oktober 2011. Pencalonan Sutiyoso rencananya akan segera diproses di DPR, dan direncanakan untuk dibawa ke dalam rapat paripurna.(alfa)
