SULUT, (manadoterkini.com) – Pengamat Politik Sulawesi Utara (Sulut) Taufik Tumbelaka mengatakan roling jabatan yang dilakukan oleh Pemprov Sulut diakhir masa kepemimpinan SHS-DK kontroversi.
Hal tersebut dikatakan jebolan UGM ini dalam perbincangan publik Perspektif Sulut seputar isue-isue terkini di Sulawesi Utara yang digelar di Cafe 178 Kawasan Jalan 17 Agustus, Jumat (2/10) dengan menghadirkan Pengamat Hukum Toar Palilingan, Ketua Ombudsman Sulut Helda Tirayoh dan Pengamat Politik Sulut Taufik Tumbelaka.
Menurut Tumbelaka dalam tempo 3 bulan sudah terjadi beberapa kali roling. “Roling pertama 27 juli, roling kedua 3 september, dan roling terkahir 15 september ini dinilai tidak sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Taufik juga mempertanyakan kajian dan kinerja Baperjakat yang dinilai tidak bekerja. “Saya berikan contoh seperti Kepala Kesbangpol Gun Lapadengan dinonjobkan. Sedangkan instruksi ke Kabupaten/kota jangan ada roling,” tegas Taufik.
Selain itu Ia juga menyentil pengangkatan Glady Kawatu kepala Orpeg dan sekarang jadi Biro Hukum. Begitu juga dengan Jani Lukas staff ahli tidak sampai 1 bulan dinonjobkan. UU ASN juga dibahas etika kemasyarakat bukan hanya ke pimpinan. “Silakan lapor Komisi ASN, jika ada temuan masyarakat,” katanya.
Salinan Surat dari ASN kata Taufik Tumbelaka jelas menyebutkan Pemprov Sulut harus mencabut dan membatalkan Roling 3 september dan mengembalikan pejabat sebelumnya yang dinonjobkan, “Surat itu jelas meminta dibatalkan,” jelas Tumbelaka.
Dikemukakan Taufik, Komisi ASN bukan Tuhan, tapi dapat dipastikan bahwa komisi ASN menunjukkan kebenaran dalam proses administrasi. Ketika ditanya apakah roling ini terkait Pilkada 9 desember, ia mengatakan bisa saja. “Dalam politik tidak ada yang tak mungkin, diduga pejabat ini akan memperhatikan hal ini, saya tidak mau bahas terlalu jauh, rasanya dugaan itu mengarah lebih tepat,” terang Tumbelaka.(chris)
