MANADO, (manadoterkini.com) – Bantuan bencana 213 M dalam waktu dekat akan segera cair menyusul Walikota GS Vicky Lumentut telah diundang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menandatangani Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Meski begitu, dalam penggunaannya nanti, GSVL, sapaan Walikota mengingatkan masyarakat kota Manado untuk tepat sasaran. Sebab menurut GSVL, ada aturan dalam pemanfaatan bantuan bencana itu sesuai arahan Direkur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Kementerian Keuangan Budiarso Teguh Widodo.
Dana itu digunakan dalam masa 12 bulan dan persyaratan sudah diberikan sebagai pedoman. “BNPB sudah membuat rencana kerja anggaran, digunakan antara lain membiayai relokasi 1000 unit rumah di lahan yang disiapkan Pemprov Sulut, kemudian ada yang dipakai untuk memberikan bantuan yang disebut insitu untuk bangunan yang rusak, tapi di daerah yang tidak direlokasi. Yang lain untuk jalan, drainase, jembatan, atau infrastruktur,” terang GSVL.
Selain itu ada juga dipakai perencanaan pendampingan dalam rangka merealisasikan pembangunan fisik yang telah ditetapkan bersama BNPB, dan ini tahap pertama dari rencana dua tahap bantuan.
“Jika sudah digunakan dengan baik, tahun depan akan diberikan sisanya, dengan catatan dikelola dengan baik, transparan, dan pertanggungjawaban. Kami akan kembali dengan BPBD untuk mendatakan 1000 unit rumah ini yang menjadi prioritas awal dan penerima dana bantuan yang lain,” ujar Ketua Walikota se-Indonesia ini.
GSVL berharap masyarakat penerima akan memanfaatkan dana ini sebagaimana ketentuan. “Ini dipakai untuk membangun rumah tempat tinggal yang terdampak bencana. Sekali lagi jangan dipakai untuk lainnya seperti menjadi modal, tetapi bangunlah tempat tinggal yang rusak karena bencana. Saya berharap masyarakat sabar menunggu realisasinya, sebagaimana diatur BPBD,” terang Walikota visioner ini, seraya mengucapkan selamat kepada masyarakat Manado yang sudah mendapat persetujuan pemerintah pusat terkait dana bencana. (tim)
