Rabu, 17 Juli 2019

Bertemu Sumarsono, Lumintang Siap Kembalikan Warga Satal di Philipina

SULUT, (manadoterkini.com)- Guna untuk membahas jumlah penduduk Sangihe Talaud (Satal) yang masih menetap di Philipina. Pada Jumat (16/10) kemarin, Duta Besar (Dubes) RI untuk Philipina Jhony Lumintang bersama staf melakukan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR Soni Sumarsono MDM.

Kunjungan Lumintang bersama stafnya di Kantor Gubernur disambut langsung oleh Sumarsono diruang kerjanya.

Dalam pertemuan ini, Lumintang menyebutkan, Pihaknya bersama pemerintah Philipina dan Unitet Nation High Commissioner For Refugrees (UNHCR) PBB, saat ini telah melakukan pendataan penduduk asal Satal yang tinggal di beberapa kota di pulau Mindanao yaitu Kota Davao dan General Santos (Gensan). “Ini dilakukan untuk meregistrasi status mereka sebagai warga RI,” ujar Lumintang.

Menurut Lumintang, saat ini warga Nusa Utara yang ada di Philipina ada sekitar 6.050 orang, tetapi yang memilih ingin kembali pulang kampung Satal hanya 2.080 orang. “Sedangkan sisanya mereka memilih tetap tinggal artinya mereka mau menjadi warga negara Philipina,” kata putra terbaik Minahasa Tenggara (Mitra) ini dihadapan Gubernur Sumarsono.

Terkait dengan kepulangan ribuan warga Satal yang ada di Philipina, Lumintang mengatakan, kalau mereka inginkan ada bantuan langsung dari pemerintah Indonesia untuk memfasilitasinya, termasuk lahan dan pekerjaan sehari-hari. “Ada baiknya pemerintah Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka, karena sebagian besar profesinya adalah orang kapal alias nelayan,” ungkapnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM menyambut baik rencana kepulangan 2080 warga Satal dari Philipinan.

Memang masalah tersebut, sudah lama dibicarakan oleh kedua pemerintahan di negara tetangga ini, terkait dengan status mereka. “Kami memberikan apresiasi atas upaya dari Dubes Indonesia untuk Philipina dalam memfasilitasi kepulangan warga Sulut,” ungkap Sumarsono, sembari menambahkan kalau Pemerintah Provinsi tidak akan tinggal diam dan akan memperhatikan masalah ini. “Yang pasti kalau kepulangan mereka di Sulut, kami akan memperhatikan mereka dengan mengupayakan agar ada bantuan dari pemprov maupun pemerintah pusat terlebih Kementrian Perikanan dan kelautan untuk dapat membantu pengadaan kapal nelayan bagi mereka, termasuk akan mencari jalan keluar status kewarganegaraan bagi 1500 warga Philipina Sangihe (Pisang) yang tidak ber-KTP di Kota Bitung. “Kami nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM,” kata Sumarsono yang saat ini masih menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI ini.

Turut hadir dalam pertemuan ini, diantaranya Asisten I Pemprov Sulut Drs Jhon Palandung MSi, Kaban Pengelola Perbatasan Provinsi Sulut Nixon Watung SH serta Kabid Pengelolaan Batas Negara Dra Aneke Rondonuwu.(alf)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*