Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Minahasa Selatan

Bupati Minsel Hadiri Raker Bersama Presiden Jokowi di Istana Negara

×

Bupati Minsel Hadiri Raker Bersama Presiden Jokowi di Istana Negara

Sebarkan artikel ini

tetty di istana negaraJAKARTA, (manadoterkini.com) – Bersama kepala daerah se-Indonesia lainnya, Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE, Rabu (21/10) siang tadi menghadiri rapat kerja (Raker) Pemerintah yang digelar di Istana Negara, Jakarta.

Pelaksanaan Raker tersebut dibagi dalam dua kelompok, kelompok pertama pukul 13.00 WIB sampai 14.30 WIB diikuti oleh Provinsi wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi. Kemudian dilanjutkan kelompok dua, sekitar pukul 15.00 WIB hingga 17.25 WIB diikuti Provinsi Wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Sebelum pelaksanaan raker pemerintah dimulai, para kepala daerah terlebih dahulu diundang di Kantor Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jalan Veteran no 17 Jakarta, kemudian rombongan kepala daerah langsung menuju ke Istana Negara Jakarta. Raker pemerintah yang dihadiri hadiri para gubernur, bupati dan walikota dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kala, Menteri Koordinasi Politik Hukum Keamanan Luhut Panjaitan, dan Menteri Koordinasi Perekonomian Darmin Nasution.

Yang menjadi bahasan dalam rapat kerja pemerintah ini terkait dengan persoalan kekabaran hutan dan lahan, persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang bakal digelar 9 Desember 2015, penyerapan anggaran, perkembangan ekonomi nasional dan daerah serta program pengawalan, pengawasan pemerintah dan pembangunan (P4).

Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE mengatakan, dalam rapat tersebut, Presiden menekankan agar daerah untuk selalu siaga dan tanggap untuk mengatasi masalah kebakaran. “Sejauh ini upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran di daerah, Kita langsung merespon dan menjabarkan apa yang menjadi perhatian bapak Presiden,” ungkapnya.

Lanjut Dia, terkait dengan masalah kebakaran lahan dan hutan, sejauh ini telah melakukan langkah-langkah antisipasi dan selalu tanggap merespon adanya kebakaran hutan dan lahan. “Setiap ada kebakaran lahan dan hutan, tim pemadam kebakaran dari BPBD dan Damkar dari Satpol PP Minsel, bersama masyarakat peduli api langsung merespon dengan cara memadamkan api,” ungkapnya lagi.

Kemudian fokus kedua yang menjadi penekanan presiden adalah masalah persiapan pelaksanaan Pilkada serentak, Presiden menekankan agar daerah tanggap terhadap sekecil apapun persoalan yang bakal terjadi, serta menekankan masalah netralitas pegawai.

Terkait dengan persoalan ini kata Tetty sapaan akrab bupati Minsel ini mengatakan, sejauh ini Pemkab Minsel telah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan cara gencar melakukan koordinasi intensip dengan pihak KPUD, Panwaslu dan aparat keamanan. Kemudian untuk menjaga netralitas, sejak jauh-jauh hari Pemkab Minsel telah mengingatkan netralitas pegawai baik berstatus PNS maupun honorer.

Selanjutnya terkait dengan penyerapan anggaran, Kabupaten Minsel termasuk daerah yang angka penyerapannya tinggi dan melakukan penghematan anggaran. “Kalau untuk Minsel tidak ada persoalan, Seiring dengan perkembangan kegiatan fisik di lapangan, realisasi fisik maupun keuangan pada bulan Oktober ini terus mengalami peningkatkan signifikan,” ungkapnya.

Sementara itu mengenai fokus Pengawalan, Pengawasan Pemerintah dan Pembangunan (P4), Bupati menegaskan terkait dengan program P4 sejauh ini Pemkab Minsel telah menjalankan apa yang menjadi penekanan Presiden RI. Salah satunya program pengawasan dan pengawalan yang melibatkan internal melalui Inspektorat, kemudian melibatkan pihak external yakni BPK, BPKP maupun pihak Kejaksaan.

Mengenai perkembangan ekonomi nasional dan daerah, bupati mengungkapkan bahwa, presiden menegaskan persaoalan saat ini bukan terjadi krisis ekonomi, namun terjadi perlambatan ekonomi. Terkait dengan persoalan ini, Presiden Jokowi, memerintahkan agar kepala daerah untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang persoalan yang terjadi saat ini. “Disamping itu, daerah diminta untuk mempercepat program-program daerah, sehingga membantu perekonomian secara nasional,” tutupnya.(dav)