MANADO, (manadoterkini.com) – Hasil rapat kerja pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta bersama para Gubernur dan Bupati/Walikota langsung ditindaklanjuti Walikota Manado GS Vicky Lumentut dengan menggelar rapat dengan para Asisten, Staf ahli maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Manado, Kamis (22/10) di Rumah Pintar (Rumpin) TP-PKK Manado, Kelurahan Bahu.
Dalam kesempatan tersebut, GSVL sapaan akrab Lumentut menuturkan arahan Presiden Jokowi. Dimana Presiden mengingatkan kepala daerah yang daerahnya rentan terkena kebakaran hutan dan lahan serta bencana kabut asap, agar pada musim panas berikutnya segera menetapkan keadaan siaga darurat.
“Berkaitan dengan bencana asap. Selama ini kita hanya fokus mendengar dan melihat kabut asap dari Sumatera dan Kalimantan. Ternyata juga mulai terjadi di daerah kita. Tadi saya (di pesawat), gelap, kemudian ada 3 pesawat Ternate dialihkan ke Manado, begitu juga ke Papua tidak bisa, karena Gunung Gamalama juga terbakar. Jadi Presiden menyampaikan, Pemda harus ada dana mengantisipasi bencana asap,” ujar Walikota GSVL.
Dijelaskan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah daerah (Pemda) harus ada dana mengantisipasi bencana asap, sehingga dimintakan pada 2016 semua daerah antisipasi semua bencana terjadi. “Alasan yang disampaikan selama ini, kehutanan adalah urusan vertical yang diurus Kementerian. Tapi kemarin Presiden menyampaikan, uang itu sama, uang pusat atau uang kabupaten/kota adalah uang di Indonesia. BPKP dan BPK ditugaskan mengantisipasi keadaan alam seperti ini. Kita masih menunggu petunjuk, tapi kita diminta kesiapan menanggulangi bencana dari aspek pendanaan. Bupati/Walikota juga diminta melakukan diskresi jika ada kedaruratan,” terang GSVL.
Saat rapat di Istana Negara, Presiden Jokowi meminta agar daerah-daerah, wilayah-wilayah yang mempunyai hutan yang mempunyai potensi untuk kebakaran agar tahun depan menganggarkan untuk penanganan itu, terutama untuk pencegahan. “Saya lihat yang terbakar sekarang ini baik provinsi maupun kota/kabupaten tidak ada anggaran untuk itu, untuk penanganan asap. Baik pencegahannya, pencegahan artinya misalnya pembuatan kanal bersekat, pembuatan embung di dekat-dekat area hutan itu sehingga hutan selalu basah, gampang mencari air untuk pemadaman,” kata Jokowi.
Dalam rapat yang dihadiri 279 Gubernur/Bupati/Walikota, Presiden Jokowi berpesan agar para Gubernur/Bupati/Walikota yang daerahnya rentan menghadapi bencana kebakaran hutan dan kabut asap untuk mencatat betul pemintaannya, karena saat dirinya ke daerah beberapa waktu lalu, ia menanyakan hal tersebut (surat penetapan keadaan siaga darurat), tidak ada. Pun demikian, ditanya soal anggaran juga tidak ada anggaran itu.(ald)
