SULUT, (manadoterkini.com) – Debat kandidat calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulut di Hotel Sutan Raja, Sabtu (15/11) akhir pekan kemarin adalah yang kedua kalinya dilakukan KPU Sulut. Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kelangsungan pembangunan di Sulut menjadi topik tiga pasangan calon tersebut.
Maklum saja, provinsi Sulawesi Utara memiliki SDA yang luar biasa, terlebih dengan kandungan mineral terkandung dalam tana. Bahkan tak urung banyak investor asing menjadikan Nyiur Melambai sebagai salah satu target investasi.
Olly Dondokambey, dalam debat kandidat tersebut akan fokus pada perijinan pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Namun dirinya tidak berani menyentu kontrak karya antara investor pertambangan dengan pemerintah pusat.
“Kontrak karya keputusan pemerintah pusat, namun kami pastikan bakal evaluasi ijin pertambangan yang bukan lewat kontrak karya,” kata Olly.
Dilain pihak calon nomor urut 3 yang diusung PDIP dan PAN tersebut, secara tegas menuturkan evaluasi ijin perlu dilakukan karena tak membawa dampak positif bagi daerah.
“Manfaat pertambangan ini pada PAD (Pendapatan Asli Daerah,Red) sangat kecil hanya 3 persen tidak berbanding dengan kerusakan alam yang terjadi,” jelas Politisi bandeng moncong putih tersebut.
Berbeda dengan kandidat Cagub Maya Rumantir, menitik beratkan pada pembatasan perijinan pertambangan dan memilih penyelamatan dunia pariwisata.
“Mengatur SDA sesuai peruntukan, contoh pulau bangka terlalu banyak masalah yang timbul, baik investor, dunia pariwisata dan masyarakat,” tutur Rumantir.
Rumantir cenderung memilih penyelamatan lingkungan sebagai aset berharga tanpa harus merusaknya. “Aset alam ini jangan dirusak, dikelola jadi kawasan pertambangan merusak alam dan pariwisata. Saya nantinya akan mengacu pada pembangunan ramah lingkungan,” kata Rumantir.
Lain halnya dengan Benny Joshua Mamoto kandidat Cagub nomor urut 3 yang menitik beratkan pada regulasi kontrol dan reboisasi.
“30 persen dari luas wilayah Sulut dijadikan pertambangan dan ijin tambang di 12 kabupaten/kota. Bahkan banyak ijin yang sudah kadarluasa keamanannya bagi lingkungan,” jelas Mamoto.
Mantan petinggi BNN ini juga menyesalkan adanya ijin pertambangan yang dikeluarkan karena kepentingan Pilkada. “Yang jelas, sinkron dan regulasi kontrol, reboisasi perketat ijin Amdal karena tidak ingin mewariskan bencana ke anak cucu,” tandas Mamoto.(chris/tim)
