Sabtu, 17 Agustus 2019

ASN Tomohon Dibekali Tata Cara Penyusunan SKP

TOMOHON, (manadoterkini.com)-Dalam rangka untuk memberi pemahaman terhadap para Aparatur Sipil Negara atau ASN yang ada di lingkup Pemkot Tomohon belum lama ini, Pemkot Tomohon mengelar sosialisasi tata cara penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Sosialisasi tersebut menampilkan narasumber dari kantor kepegawaian BKN yang juga sebagai Moderator yakni Edy korengkeng, Sucipto, dan kabag Administrasi dan organisasi Tomohon Ir Themry S.H Lasut, MAP.

Intinya dalam kegiatan ini, memberikan pemahaman dan pengertian tentang sasaran kerja pegawai mengenai paparan semua tugas pokok pemangku jabatan dalam proses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu, dimana kegiatan tugas jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib menyusun SKP berdasar RKT instansi, Setiap fungsi Jabatan punya kewenangan dan resiko masing-masing Jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai, Mengerti target waktu relisasi kerja akhir tahun.

Sucipto sebagai narasumber menekankan Penilaian Prestasi Kerja PNS yang tertuang pada peraturan pemerintah No. 46 thn 2011, penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat hasil kerja. “Pengendalian perilaku produktif yang diisayaratkan untuk hasil capaian hasil kerja yang disepakati diantaranya 6 aspek penilaian periaku kerja displin PNS, orientasi kepelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan. Berdasarprinsip obyektif terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Sucipto.

Ditambahkannya, SKP ini memuat Kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai berdasarkan pada tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), Sasaran pada aspek kuantitas target output,kualitas, waktu, dan biaya dilakukan berdasarkan prisip obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. “Manfaat untuk menerapkan pengembangan karier atau promosi, standar pengkajian, training, meningkatkan produktifitas, dan tanggung jawab , mengukur keberhasilan kepemimpinan PNS,” jelasnya.

Sementara itu Edhy Korengkeng menyampaikan pengukuran dan penilaian prestasi kerja didasarkan target goal kinerja , sesuai kebijakan penyempurnaan PP No.10 thn 1979 Berdasarkan Pasal 12 dan pasal 20 UU no. 43 tahun 1999 mengamanatkan bahwa pembinaan PNS dilakukan berdasar sistem prestasi kerja dan karier.

“Yang dititik beratkan pada sisitem kerja untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimangkan pengankatan dalam jabatan, agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh PNS selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan SKPD sekretaris, kasubag dan kabid Olehkarenanya sasaran kerja pegawai negeri sipil Wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan tanggungjawab, perseorangan sesuai struktur kerja organisasi dan disahkan pimpinan atasan kepada prestasi dicapai.(efd)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*