Sabtu, 20 Juli 2019

Turambi : Sanksi Tegas bagi Pelaku Politik Uang

TOMOHON, (manadoterkini.com) – Harapan Bangsa dan Negara serta pihak penyelenggara pemilukada adalah proses politik yang mampu menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan berkualitas. Namun disayangkan pada kenyataan politik uang diduga mewarnai Pilwako Tomohon.

Seperti diungkapkan Judie Turambi SH kepada wartawan manadoterkini.com, politik uang menjadi warna hitam Pilwako Tomohon. “Dijumpai beberapa Tim sukses pasangan calon melakukan hal ini dilapangan. Harus itu tidak perlu terjadi dialam demokrasi saat ini,”kata Turambi.

Senada dikatakan ketua LSM Format Tomohon Josis Ngantung bahwa harapan untuk menghasilkan hasil pemilukada berkualitas justru dilanggar oleh semua pihak. “Para kandidat menawarkan uang, jasa terhadap setiap dukungan suara sehingga masyarakat terjebak pada hal semacam ini,” ungkap Ngantung.

Beberapa cara dilakukan para kandidat paslon dalam mendapatkan dukungan seperti pemberian jaminan KTP, Penyebaran Amplop berisi uang 350 ribu, dan lebih riskan penawaran pihak KPPS pada saksi pasangan calon dengan janji yang diterapkan. Kondisi seperti ini perlu ditindaklanjuti karena pesta demokrasi masyarakat dijak melakukan transaksional dan hal semacam ini merupakan satu pelanggaran poilkada berharap PANWAS untuk tidak memihak menuntaskan persoalan ini yang membuat Demokrasi jadi garis hitam pelaksanaan pemilu yang seharusnya bersih jujur dan adil, Tidak tanggung-tanggung, kalau perlu, pasangan calon yang terlibat aktivitas tersebut digugurkan.

Kementrian Dalam Negeri sudah mewarning Kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran Pilkada. Kegeraman Tjahjo ini dianggapnya beralasan. Sebab, ditengah situasi Pilkada serentak yang tenang, aman dan lancar, masih saja ada temuan aksi money politics di sejumlah daerah. “Prediksinya tenang, ini masih berani money politics. Ini akan jadi bahan evaluasi, di UU itu harus tegas,” kata Tjahjo

“Usulan saya pribadi, tertangkap tangan, salah satu opsi (pasangan calon yang terlibat) harus gugur. Atau paling tidak, suara pasangan calon (yang terlibat politik uang) di TPS (tempat terjadinya politik uang) dihapuskan,” lanjut dia.

Tjahjo pun mengakui undang-undang Pemilu saat ini tidak mengatur dengan tegas sanksi bagi pelaku yang tertangkap melakukan politik uang. Aktivitas politik uang di dalam undang-undang itu, sebut Tjahjo, hanya dipandang dari sisi etika dan moral saja.

“Seharusnya, aktivitas politik uang dalam pemilihan umum dapat dikenakan sanksi yang tegas demi mencapai demokrasi yang berkualitas,”pungasnya Tjahjo.(efd)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*