JAKARTA, (manadoterkini.com) – Ketua Dewan Pers Nasional Prof Dr Bagir Manan SH MCL menegaskan bahwa media massa harus berbadan hukum dan mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI. Sesuai edaran Dewan Pers bahwa bentuk usaha di bidang pers harus berbentuk PT, Koperasi atau Yayasan.
Hal tersebut disampaikan Prof Bagir Manan saat menerima Delegasi Humas Pemkab Minahasa dipimpin Kabag Humas dan Protokol Setdakab Minahasa Agustivo Tumundo SE MSi bersama Kasubag Pemberitaan Humas Pingkan Assa SSTP MAP dan sejumlah staf-nya baru-baru ini di Kantor Dewan Pers, Jakarta.
Didampingi Kabag Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers Rita Sitorus dan Kasubag Hartomo, Prof Bagir Manan mengatakan bahwa media pers juga harus mendaftarkan diri di Dewan Pers, saat ini di Sulawesi Utara hanya 2 media yang terdaftar.
Di harapkannya, para wartawan juga harus mengikuti Uji Kopentensi Wartawan (UKW) yang dapat diselenggarakan oleh media masa yang diakui, atau Universitas yang memiliki Jurusan Komunikasi serta Organisasi Wartawan yang mengajukan diri pada Dewan Pers.
“Dewan Pers ini beranggotakan 9 orang, yang terdiri dari 3 anggota dari perwakilan wartawan, 3 anggota dari perwakilan perusahaan pers dan 3 anggota lain dari perwakilan masyarakat,” ungkap Prof Bagir.
“Dewan Pers bertugas untuk memeriksa pelanggaran etik dan bukan pelanggaran hukum,” ungkap-nya.
Diingatkan Manan, bila media menayangkan info berita yang tidak sesuai dengan fakta, maka media itu harus menyediakan ruang hak jawab, meminta maaf dan mengkoreksi berita tersebut.
Sementara Kabag Humas dan Protokol Agustivo Tumundo menuturkan bahwa kunjungan di Dewan Pers ini sudah terjadwalkan karena sejak waktu lalu Pemkab Minahasa telah menyurat dengan resmi kepada Ketua Dewan Pers.
“Kami bersyukur Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan berkenan menerima kami dan memberikan banyak hal untuk menjadi refrensi dalam menunjang kinerja kami.” urai Tumundo.(toar)
