Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Pemerintahan

Mokodongan Minta Presiden Percepat Pembangunan Wilayah Perbatasan Sulut

×

Mokodongan Minta Presiden Percepat Pembangunan Wilayah Perbatasan Sulut

Sebarkan artikel ini

MTerkini.com, SULUT – Sekdaprov Sulawesi Utara (Sulut) Ir. Siswa Rahmat Mokodongan, berharap pemerintah pusat melalui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), mempercepat pembangunan wilayah perbatasan Sulut sesuai dengan program Presiden yang membangun wilayah Indonesia dari pinggiran.

Hal tersebut disampaikan Mokodongan ketika melakukan teleconfrence bersama Presiden Jokowi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka peluncuran penandatanganan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di kantor balai jalan Kementrian PU, Minahasa Utara, Rabu (6/1/2015).

Pada kesempatan itu, Mokodongan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan proyek yang dilaksanakan Kementerian PU dan PR di Provinsi Sulut, dan meminta agar akses jalan hingga ke pelosok daerah agar dibangun guna menunjang kelancaran rode perekonomian rakyat khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan.

“Diharapkan juga, mendapat support dari pemerintah pusat seperti dari Badan Pertanahan Nasional, karena pengalaman selama ini dalam proses pembebasan lahan sering terhambat oleh karena status tanah. Kedua memohon kepada pemerintah pusat agar proses pembayaran ganti rugi tanah dapat didanai oleh pemeritah pusat, ketiga Provinsi Sulut merupakan salah satu Provinsi kepulauan, di mana Kabupaten Talaud yang berbatasan langsung dengan negara tetanga Philipina selama ini belum pernah tersentuh oleh proyek jalan nasional,” ucapnya.

Sementara pada kesempatan itu, Presiden Jokowi bersama Menteri PU dan PR Basuki Hadimuljono, langsung merespons terkait permohonan Mokodongan, sekaligus menjadikan perhatian khusus karena usulan ini sesuai dengan program Nawacita yaitu membangun dari pingiran.

Soal pembangunan bendungan Kuwil di Minut, Menteri Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunannya akan menjadi prioritas.

Selain itu, diingatkan supaya gunakan kontraktor lokal agar dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga Sulut.

Diketahui, proyek-proyek yang BPJN XI Manado berjumlah 123 paket dengan total anggaran Rp.2,441 Triliun lebih. (alfa)