MTerkini.com, SULUT – Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yang digelar serentak merupakan terobosan baru di nusantara. Tapi pelaksanaan di tahun 2015 lalu tak lepas dari berbagai masalah, menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Dr. Ferry Daud Liando menilai terjadi semacam kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkada, terutama pada proses hasil akhir yakni pengukuhan kepala daerah.
”Aneh Pilkada serentak tapi pelantikan digilir. Padahal motif diadakannya Pilkada serentak adalah untuk menyamakan periodisasi kepala daerah. Dilantik bersama-sama dan mengakhiri periode secara bersama-sama pula. Jika pelantikan dilaksanakan bergilir maka akhir jabatan kepala daerah akan berbeda-beda. Ingat, Pilkada serentak tujuannya adalah untuk menyamakan perodisasi kepala daerah,” ujar Liando, Jumat (29/1/2016).
Ia berpendapat juga pentingnya pemerintah merealisasikan target Pilkada sesuai harapan semua pihak yakni menyeragamkan periodesasi kepemimpinan kepala daerah, serta meminimalisir konflik politik di daerah-daerah.
Untuk menyamakan periodisasi maka cara yang dilakukan adalah diadakannya Pilkada serentak bertahap yaitu di 2015, 2017, 2018, 2019,2023 dan akhirnya pada 2027 diadakan Pilkada serentak nasional. “Oleh karena itu, banyak diangkat penjabat kepala daerah karena banyak kepala daerah yang sudah berakhir jabatan tapi belum ada Pejabat definitif baru. Semua itu karena hendak menyeragamkan periodisasi kepala daerah,” tutur Liando.
Dijelaskannya juga soal rancangan Pemilu di Indonesia sesuai ekspektasi pemerintah saat ini, bilamana semua yang ditetapkan akan terwujud, kata Liando mestinya pelantikan kepala daerah itu diseragamkan.
”Grand Disign pemilu di Indonesia ke depan adalah diwacanakannya pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional adalah memilih Presiden dan wakil, memilih DPR dan DPD. Sedangkan pemilu Lokal adalah memilih kepala daerah dan memilih DPRD. Jadi untuk menyamakan periodisasi kepala daerah se Indonesia harusnya Pilkada dilaksanakan serentak, pelantikannya pun harus serentak. “Hal itu dimaksudkan agar akhir periodenya kepala daerah baik Bupati/Wali Kota maupun Gubernur sama seluruh Indonesia” Kunci Liando (chris)
