MTerkini.com, MANADO – DPRD Kota Manado menyikapi serius tentang tahapan Pilkada Kota Manado 17 Februari 2016. Bukan hanya itu, tak tanggung-tanggung sejumlah pimpinan DPRD dan perwakilan komisi dan fraksi bertandang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Deasy Roring mengatakan kunjungan mereka ke Kemendagri untuk mencari tahu pasti bagaimana proses anggaran untuk Pilwako nanti. Mereka diterima langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Drs Syarifudin, MM. “Akhirnya semua puas dengan Penjelasan Bapak Syarifudin. Ia mengatakan Ini Agenda Nasional dan Tahapannya sampai bulan Maret tahun2016,” ujar Roring.
Hasil konsultasi tersebut juga dimintakan Pemerintah Kota Manado tidak perlu khawatir karena ketika dana dihibahkan ke KPU, yang bertanggung jawab adalah KPU bukan Pemerintah Kota lagi” ucap Roring saat mengutip pernyataan Syarifudin.
Kemendagri juga mengatakan bahwa tidak perlu audit BPK dan setelah itu harus dipertanggungjawabkan. “Sesungguhnya pertanggung Jawaban 3 bulan setelah Tahapan selesai,” kunci legislator bintang mercy dapil Wanea Wenang sambil menambahkan akan mengawal Pikada Kota Manado lewat lembaga DPRD.
Konsultasi ke Kemendagri ini terdiri dari Komisioner KPU Manado, Pejabat Wali Kota Manado Royke Roring, Sekkot Manado, Asisten 3 Pemkot Manado, Kepala Inspektorat Pemkot Manado, Kaban Keuangan, staf ahli Bidang Hukum, Ketua DPRD Manado, Noortje Henny Van Bone dan beberapa anggota DPRD Manado dan anggota DPRD perwakilan fraksi masing-masing. Selain itu hadir juga KPU Sulut, akademisi, dan Bawaslu Sulut. (chris)
