Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Minahasa Selatan

Diikuti Kumtua se- Minsel, Pemkab Gelar Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2016

×

Diikuti Kumtua se- Minsel, Pemkab Gelar Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2016

Sebarkan artikel ini

minselMTerkini.com, AMURANG – Untuk menghindarkan para Hukum tua (Kumtua) dari permasalahan hukum dalam pengelolaan administrasi keuangan.

Pemkab Minahasa Selatan (Minsel) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Minsel pada Rabu (10/2) siang tadi mengumpulkan semua Kumtua yang ada di 17 Kecamatan di Minsel di Restouran Golden Carity Krlurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur.

Pada tahun 2015 lalu, Pemerintah Pusat telah memberlakukan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana setiap desa memiliki kebijakan sendiri dalam mengatur keuangannya, sehingga penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengaturan keuangan sangat diperlukan.

Kepala BPMPD Minsel Drs Benny Lumingkewas mengatakan, UU desa ini, ada dana sebanyak 1 Miliar rupiah per desa, dari Anggran Pemasukan dan Belanja Negara (APBN) sehingga setiap desa diberi kewenangan dalam membuat kebijakan-kebijakan progresif dan strategis bagi kemajuan dan perkembangan desa.

“Kumtua perlu mendapatkan pelatihan tentang administrasi desa, karena tahun 2016 ini, mereka akan mengelola dana sebanyak 1 Miliar rupiah dari APBN dan APBD, untuk kemajuan desanya,” ujar Lumingkewas.

Pelatihan aparatur tersebut juga untuk, mensinkronkan sumber pendapatan desa dari APBN, APBD kabupaten dan bagi hasil pajak, serta retribusi daerah, dengan berbagai aplikasi manajemen keuangan desa yang dinamakan e-Village Budgeting (e-VB) dan juga e-Monitoring System (e-MS) yakni sebuah sistem pengawasan elektronik.

“Aplikasi tersebut akan terhubung langsung dengan BPMPD dan Bappeda, sehingga, apabila ada bantuan dari kabupaten ke desa, nanti akan langsung terpantau secara online,” jelasnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Minsel Ir Peter Rene Hosang MSi memberikan apresiasinya atas kegiatan yang melibatkan aparatur desa ini, sehingga peningkatan pelayanan publik bisa meningkat.
“Ini upaya agar pelayanan publik terus meningkat dan lebih baik,” Hosang.(dav)