MTerkini.com, SULUT – Akhirnya Presiden RI Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara terpilih Olly Dondokambey dan Steven Kandouw di Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Menurut pengamat pemerintahan dan politik Sulut Dr. Ferry Liando starting awal adalah hal yang paling penting bagi pemimpin baru. Ia menuturkan kalau awalnya bagus maka prosesnya diyakini akan bagus. “Salah satu penyebab kekalahan seorang pelari adalah distart awal,” ujar Liando.
Menurut dosen Unsrat ini ada 3 hal yang harus dilakukan oleh kepala daerah baru diawal kepemimpinannya yakni pertama bangun konsolidasi sosiologis. Ia memaparkan hampir satu tahun masyarakat Sulut dipaksa untuk berbeda karena kepentingan politik para elit politik. Kadang tanpa sadar, karena kepentingan elit masyarakat harus dikorbankan. “Oleh karena itu hal pertama yang dilakukan kepala daerah terpilih adalah melakukan konsolidasi sosiologis. Artinya mencabut sekat-sekat perbedaan politik di masyarakat. Pengalaman selama ini, pilkada sudah usai dan telah terpilih pemimpin baru namun sekat-sekat perbedaan tetap dipelihara, sehingga terjadi gesekan konflik langsung terjadi kerusuhan,” jelasnya.
Menurutnya lagi perlu dijelaskan kepublik bahwa perbedaan pilihan politik tidak serta merta menjadikan sekat-sekat perbedaan di masyarakat.
Selain itu kepala daerah baru harus turun ke masyarakat, sebab tidak seratus persen masyarakat yang memilihnya. “Hampir separuh pemilih tidak memilihnya, dan separuh pemilih ini juga diminta pengertian agar dapat menerimanya secara lapang dada,” harap Liando.
Selain itu kepala daerah baru harus meyakinkan publik bahwa mereka bukan hanya milik PDIP, bukan hanya milik GMIM dan bukan hanya milik Minahasa. Tetapi mereka milik semua partai, milik semua agama dan milik semua etnik yang ada di Sulut. “Pilkada hanya momentum politik yang harus membuat publik menjadi berbeda-beda. Tapi setelah terpilih kepala daerah maka sekat-sekat perbedaan itu harus dimusnahkan,” tuturnya.
Katanya lagi selain kedua hal diatas perlu juga mengembalikan PNS pada “jalan yang benar”. Karena dinilainya selama Pilkada, PNS dijadikan objek politik para kontestasi calon kepala daerah. Mereka dipaksa menjadi tim pemenangan. Sebagian PNS merasa bangga dengan penugasan itu karena telah dijanjikan jabatan, namun sebagian PNS diintimidasi untuk ikut berjuang. Akibatnya kerja-kerja profesional diabaikan. Pelayanan pada masyarakat menjadi terganggu. “Tugas kepala daerah baru adalah mendorong PNS untuk kembali bekerja profesional,” kunci Liando. (chris)
