MTerkini.com, AMURANG – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE, mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dilibatkan dalam perekrutan pendamping desa.
Usulan ini disampaikan Tetty sapaan akrab bupati Minsel ini saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait evaluasi penggunaan dana desa tahun 2015 dan penyaluran dana desa (Dandes) tahun 2016 ini di Jakarta pada Senin (22/2) kemarin.
Dalam Rakornas yang juga dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi, Marwan Iskandar ini Bupati mengatakan alasan Pemkab minta dilibatkan dalam perekrutan pendamping desa, karena Pemkab lebih mengetahui kondisi wilayah.
“Sejauh ini, Pemkab hanya sebatas mengusulkan nama saja. Tetapi dalam proses perekrutan lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah Pusat, padahal selain punya kepentingan, Pemkab lebih tahu kondisi wilayah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga bupati menekankan soal regulasi terkait pemanfaatan Dandes apalagi ada rencana perubahan tahapan penyaluran dari tiga kali menjadi dua kali. “Regulasinya diperjelas dulu, agar dalam penjabarannya berdasarkan aturan yang berlaku,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPMPD Minsel Drs Benny Lumingkewas yang ikut serta mendampingi Bupati pada Rakor tersebut menjelaskan, Rakor dalam rangka evaluasi terhadap program dana desa yang sudah dilaksanakan pada tahun 2015, serta persiapan penyaluran dana desa tahun 2016.
“Kemarin, Pak Wapres Jusuf Kalla dalam sambutannya juga meminta agar Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan setiap desa untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam pengelolaan Dandes. Wapres berharap Dandes agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di desa,” ungkapnya.(dav)
