MTerkini.com, MANADO – Penetapan pelaksanaan Pilwako Manado 17 Februari oleh KPU membuat Pemkot Manado kalangkabut.
Inin diakui Pemkot menyusul, keputusan penetapan itu dibarengi dengan permohonan penambahan anggaran tahapan Pilwako Manado yang tidak tertata dalam APBD 2016.
Seiring tarik ulur kebijakan antara dua lembaga ini spontan membuat kekisruhan di tengah masyarakat soal pelaksanaan Pilwako Manado tersebut.
Ini dinilai karena kurangnya koordinasi. Plt Kabag Humas dan Protokol, Franky Mocodompis menilai, mencuatnya masalah koordinasi lembaga KPU dan Pemkot Manado harus disikapi secara intens dan proaktif oleh perwakilan Pemerintah di KPU.
“Kami tentu berharap Sekretaris KPU Manado sebagai perpanjangan tangan Pemkot Manado di KPU untuk intens dan proaktif menjembatani koordinasi,” katanya.
Dalam situasi khusus seperti sekarang ini, menurut Mocodompis, peran Sektetaris KPU maupun Sekretariat KPU Manado menjadi sangat vital dan strategis.
Sebab komisioner dipilih dan ditetapkan oleh kelembagaan KPU, tapi Sekretaris dan sekretariat KPU merupakan salah satu dukungan fasilitasi Pemkot ke KPU Manado.
“Kami yakin Pak Novi Kandowangko (Sekretaris KPU) yang sudah berpengalaman mengelola kegiatan Pilkada dan Pemilu, akan dapat melaksanakan tugasnya menjembatani koordinasi Pemkot dan KPU dengan baik,” tukas Mocodompis. (chris)
