MTerkini.com, Sulut – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sulut Boy Tumiwa memberikan satu pembuktian yang sangat mengejutkan dari dalam gedung cengkih.
Walaupun tergolong baru anggota dewan dari partai PDI-P dapil Minsel-Mitra ini membenarkan bahwa terjadi penyelewangan dana disekretariat dewan, dalam hal kwitansi pembayaran perjalanan dinas telah ditandatangani dan belum dibayarkan “bisa bayangkan kalau ini terjadi Perjalanan dinas keluar daerah yang dijalani anggota DPRD Sulut yang berbandrol Rp10 Juta per kegiatan ternyata tak dibayarkan, inikan sistem penganiayaan administrasi” imbuh Tumiwa.
Pasalnya, dengan sistem at cost atau dibayarkan sesuai dengan kebutuhan secara otomatis kegiatan “terbang” tersebut baru dibayarkan sepulang dari perjalanan dinas.
Namun ternyata untuk pengembalian biaya perjalanan dinas, para anggota dewan ini harus menunggu sampai berbulan-bulan.
Hal ini terungkap Dalam Rapat Baleg pada Jumat (18/3/16) pagi tadi. Bersama dengan kepala biro hukum pemprov sulut Glady Kawatu, ketika dimintakan tanggapanya mengenai hal tersebut tidak memberikan tanggapan hanya saja melimpahkan ke pak Sekwan kata Kawatu.
Menurut Tumiwa, situasi administrasi seperti ini sangat rentan dengan penyelewengan anggaran “Kami harus menandatangani kwitansi padahal belum terbayarkan, kalau terjadi yang tidak diinginkan, maka bila masuk dalam rana hukum persidangan sampai dimanapun kami tetap kalah.
Penganiayaan administrasi ini harus diperhatikan dan dicari solusi,” tandas Mantan Ketua DPRD Minsel ini.
Ditempat yang sama sekwan B.Mononutu ketika mendengar ungkapan ini, hanya memilih diam.(jef)
